Laporan: Muhammad Furqan
Banda Aceh – Dalam momentum 3 tahun Pemerintahan Jokowi – JK maka kami secara organisasi Eksekutif Wilayah Aceh-Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Harus adanya satu platform bersama yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945 dalam proses penyelamatan bangsa dari menguatnya gagasan neoliberalisme dan fundamentalisme agama.
2. Mendesak pemerintahan Jokowi – JK untuk segera menyelesaikan persoalan konflik agraria, perkusi, Tindakan diskriminasi terhadap gerakan demokrasi, perlindungan TKI, Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu agar Negara bisa memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia.
3. Wujudkan pemerintahan yang bersih dengan memperkuat lembaga pemberantasan korupsi dari kepentingan politik serta menyelesaikan kasus megakorupsi
4. Mendesak pemerintahan Jokowi – JK untuk kembali kejalan TRISAKTI dalam mewujudkan kedaulatan politik, Kemandirian Ekonomi serta Kepribadian dalam budaya
5. Hapus dan putihkan utang luar negeri sebagai penyebab negara tidak bermartabat, berdaulat serta memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi
6. Hentikkan liberalisme ekonomi dan laksanakan pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan ekonomi nasional dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
7. Hentikan privatisasi dalam pemenuhan hak dasar rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, Air minum, kebutuhan sandang pangan
8. Laksanakan skema pajak progressif yang berkeadilan serta tegakkan hukum seadil-adilnya kepada para pengemplang pajak.
9. Hentikan komersialisasi pendidikan dengan mengembalikan tanggung jawab Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta merombak kurikulum pendidikan yang tidak berorientasi pada pasar tetapi sebagai penyokong cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
10. Hentikkan pembungkaman terhadap suara-suara kritis mahasiswa dengan mewujudkan pendidikan yang ilmiah dan demokratis.
11. Revolusi mental jangan hanya sebatas slogan tetapi harus dikonkretkan lewat praktek dengan membangun keteladanan dari penyelenggara Negara yang hidup sederhana, merombak mentalitas dan cara berpikir manusia yang linear dengan perombakan struktur ekonomi serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai ujung tombak Revolusi Mental.
12. Jangan Pernah Mengotak-atikan Ke khususan Aceh Melalui Lembaga Politik apa pun atau Institusi Tertentu dan Berikan Kemudahan Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh sesuai dengan Amanat MoU helsinki.
Editor:rdk
