Laporan: Khairul Rizal
Aceh Timur – Menanggapi pernyataan dari Koordinator Tim Pemantau dana Otonomi Khusus untuk Aceh, H Firmandes, pada senin, 23 0ktober 2017 yang lalu.
Tentang perpanjangan dana Otonomi Khusus ( otsus).
Anggota DPR RI daerah pemilihan ( Dapil ) Aceh 2 ini diminta untuk jangan terburu – buru memikirkan tentang perpanjangan dana otsus kepemerintah pusat, akantetapi lebih memantau lagi kesistem pengolalaan yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Aceh.
Permintaan ini disampaikan oleh Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KORWIL SBSI ) Provinsi Aceh, Ayah H Ishak Yusuf, Pada jum’at, ( 27/10/17 ).
Menurutnya, dana otsus yang selama ini dikucurkan terhitung dari 2008 sampai 2017 mencapai Rp 58,6 triliun, dan itu bukan angka yang kecil.
“Kita jangan dulu memikirkan perpanjangan dana otsus yang habisnya tahun 2027, akan tetapi kita harus membenah dulu sistem pengolalaannya, dana otsus yang sudah dikucurkan untuk Aceh mencapai Rp 58, 6 triliun, itu bukan angka yang sedikit tapi setiap tahunnya pengangguran bukan semakin berkurang, percuma jika kita sibuk memikirkan perpanjangan dana otsus sementara kondisi masyarakat terus seperti sekarang ini”.
Mantan Staf Ahli dari DPRA ini juga menambahkan, Pemerintah harus bisa melihat penyebab bertambahnya angka kemiskinanan di Aceh saat ini, padahal kita mempunyai dana Otonomi Khusus dan sangat banyak Perusahaan – Perusahaan Pertambangan dan MIGAS di Aceh, sangat disayangkan apabila masyarakat hanya bisa mendengar angka bantuan yang sangat tinggi dan kekayaan yang berlimpah di Tanah Rencong tetapi tidak pernah bisa dinikmati.
“Pemerintah harus bisa melihat penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Aceh, Padahal Aceh memiliki dana khusus yang angkanya mencapai triliunan pertahun dan Kekayaan yg berlimpah, jika pemerintah tidak melihat penyebab tersebut, sampai dana otsus dan hasil Bumi di Aceh Habis, kemiskinan akan terus bertambah dan masyarakat hanya bisa mengingat sejarahnya saja, Ingat Korupsi adalah bahaya Latin NKRI Tutupnya. ”
Editor:rdk
