Laporan: Furqan
ZONAMEDIA.CO | LHOKSEUMAWE – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND Aceh), Ketua Lmnd Aceh: FakhrurRazi, Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa; Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, Radikal dan revolusioner (Ir.Soekarno)
Pernyataan Presiden Soekarno diatas merupakan penegasan bahwa pangan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhin oleh negara lewat Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa. Pemerintah harus hadir dan mampu menyediakan serta mengelola kebutuhan pangan secara berkeadilan agar mampu dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia lewat kebijakan-kebijakan Ekonomiyang Pro Rakyat dari hulu sampai hilir.
Dalam hal ini Ketua LMND Aceh Fakhrurrazi mengatakan, kebijakan Pemerintah akhir-akhir ini soal pangan justru mendapat penolakan dari Rakyat kecil yang disebabkan lantaran Pemerintah menaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini disebabkan oleh haluan ekonomi neoliberal yang bertentangan dengan slogan Trisakti dan Nawacita Jokowi – JK.
“Selama Tiga Tahun memimpin Bangsa Indonesia pemerintahan ini sudah menerapkan berbagai macam kebijakan ekonomi liberal seperti pencabutan subsidi (BBM, Listrik, Gas LPJ), Kebijakan impor (daging, beras, kedelai), pemaksaan pemungutan Pajak yang tidak berkeadilan yang menyebabkan Rakyat semakin tertindas”. Uangkapnya
“Pencabutan Subsidi BBM terjadi diawal Pemerintahan Jokowi-JK dimana harga premium disesuaikan dengan harga minyak dunia dengan dalih membebani APBN. Selain BBM Pemerintah juga mencabut subsidi listrik dimana masyarkat pelanggan listrik golongan 900 (VA) yang harus merogoh kantong lebih disebabkan kenaikan seiring pencabutan subsidi listrik yang berlaku bertahap serta pencabutan subsidi gas LPJ 3 kilogram akan disamakan harganya dengan 12 kilogram akan semakin membuat rakyat menengah kebawah sengsara”. Sebutnya lagi
Kebijakan pencabutan subsidi Rakyat bertentangan dengan cita-cita Nawacita. Kebijakan ekonomi ini justru menguntungkan kalangan pemodal serta merugikan rakyat kecil yang menyebabkan jurang ketimpangan sosial semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin.
Kebijakan Pemerintah dalam menaikan harga kebutuhan pokok ditengah-tengah daya beli rakyat menurun serta semakin banyaknya pengangguran menambah beban bagi rakyat.
Kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada negara Vietnam dan Thailand memunculkan situasi paradoks dimana akhir bulan januari sampai maret para petani akan sampai pada masa panen serta ketersediaan beras dibulog untuk beberapa bulan kedepan masih bisa mencukupi kebutuhan rakyat.
Kebijakan importir ini kontradiktif dengan semangat swasembada pangan serta merugikan para petani yang memasuki masa panen dimana beras impor ini akan membanjiri pasar-pasar di Indonesia sehingga harga jual gabah petani akan turun. Disatu sisi harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sekarang mengalami peningkatan ketika daya beli rakyat menurun sebagai bentuk kebijakan pro pasar dan menguntungkan para tengkulak. Selain beras pemerintah juga mengimpor kebutuhan lain seperti daging, susu, kedelai, buah-buahan, bakalan sapi yang hanya menguntungkan para tengkulak dalam memainkan harga dipasaran. Kebijakan impor ini memberikan ruang kepada swasta untuk menguasai pasokan serta distribusi.
“Beberapa Kebijakan Ekonomi Jokowi – JK diatas semakin menegaskan arah kebijakan Ekonomi Neoliberal dengan ciri pencabutan subsidi dengan alasan membebani APBN, Regulasi yang pro pasar, berkuasanya swasta dalam kebijakan ekonomi serta hilangnya tanggung jawab negara.
Dari situasi diatas LMND secara nasional menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Hentikan kebijakan ekonomi neoliberal yang pro terhadap pasar
2. Turunkan harga kebutuhan dasar rakyat
3. Bangun industri nasional yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945
4. Mendesak pemeritahan Jokowi – JK agar kembali kejalan TRISAKTI dan NAWACITA” tutupnya
Editor:rdk
