Qanun No 11 Tahun 2018 Spirit Baru Kemajuan Ekonomi Aceh

edukasi ekonomi keungan syariah yang diikuti oleh puluhan jurnalis di Aceh yang berlangsung di Sabang, Rabu (4/9). (Zona Media-Muchlis)


Sabang– Pengesahan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada akhir tahun lalu, menjadi semangat baru terhadap pengembangan perekonomian Aceh dari sisi lembaga keuangan.

Tujuan dari dilahirkan Qanun tentang lembaga keuangan syariah ini adalah untuk mempercepat pembangunan dan mendorong perekonomian Aceh sesuai dengan prinsip ekonomi syariah,” ungkap Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid., M.A, pada acara Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah  Kepada Mitra Jurnalis, yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, di Hotel Mata Ie Resort, Kota Sabang, Rabu (4/9).

 Diharapkan dengan lahirnya aturan tentang lembaga keuangan syariah tersebut,  akan terwujudnya keuangan syariah dan perekonomian Aceh yang islami serta menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, wewenang dan sasaran qanun yang mengatur transaksi keuangan bagi masyarakat dalam ruang lingkup Aceh dimaksud bertujuan membebaskan masyarakat Aceh dari praktik ribawi.

Selanjutnya, pengaturan lembaga bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya dengan sasaran qanun dimaksud pengaturan orang Islam dalam aktivitas keuangan, mitra yang terlibat dengan LKS serta memastikan transaksi keuangan pada LKS dan atau individu, pemerintah dan korporat sesuai dengan syariat Islam.

Nantinya, didalam menjalankan kegiatan usaha, LKS atau mitra wajib mematuhi bentuk-bentuk usaha pemerintah juga harus mengikuti sesuai aturan pemerintah dan badan usaha pemerintah. serta mengandung prinsip syariah untuk semua LKS dan mitra LKS di Aceh, serta mengatur lembaga keuangan non-formal di Aceh atau belum berbadan hukum termasuk lembaga pegadaian non-formal dan perorangan.

selain pada sisi aktivitas bisnis, dengan adanya qanun tersebut diharapkan bertindak juga didalam aktivitas sosial dan penetapan rasio pembayaran Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengatur mengenai keutamaan akad kerja sama usaha. Selain itu, juga pemberian insentif kepada LKS yang bekerja sama secara baik, pengeluaran sukuk daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah,” terang Prof.Nazaruddin.

sementara itu, sebelumnya Kepala BI Aceh Zainal Arifin Lubis, pada pembukaan kegiatan edukasi kepada jurnalis tersebut menjelaskan, jika perekonomian Aceh meningkat melalui pertumbuhan ekonomi syariah serta akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Diharapkan, para pengusaha dan pelaku pasar bisa makin mengembangkan usahanya melalui pembiayaan di sektor produktif pada perbankan syariah. (Muchlis)

SHARE