BPJS Kesehatan Lhokseumawe Gandeng Kejari Aceh Tengah Edukasi Kepatuhan Program JKN-KIS

Takengon – BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe kembali menggandeng Kejaksaan Negeri Aceh Tengah untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum guna peningkatan kepatuhan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan menggelar pertemuan dan diskusi bersama.

Pertemuan yang menghadirkan perwakilan tiga pelaku usaha di wilayah Kabupaten Aceh Tengah tersebut dilaksanakan di ruang aula Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada Kamis (08/10) siang.

Pendampingan dari kejaksaan tersebut dilakukan karena masih ada sejumlah pekerja yang belum mendapatkan hak jaminan sosial kesehatan sesuai haknya, meskipun secara keseluruhan tingkat kepatuhan masyarakat pekerja di wilayah Kabupaten Aceh Tengah tergolong baik. Mayoritas penyebabnya adalah ketidaktahuan pekerja atau kurangnya edukasi terkait benefit yang didapat dalam Program JKN-KIS.

Seperti yang dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adenan Sitepu, dimana menurutnya, ketiga badan usaha tidak patuh kategori pendaftaran dan penyampaian iuran di Aceh Tengah itu dikarenakan tidak mendapat informasi yang menyeluruh terkait jaminan sosial kesehatan yang sudah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sejak 2014 silam.

“Sebenarnya hanya miss komunikasi, karena dari perusahaan yang kita tanya mereka beranggapan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan belum bisa dibedakan, karena sama-sama BPJS soalnya, jadi itu makanya kita jangan bosan-bosan mengedukasi (jaminan sosial) mereka,” jelas Adenan melalui saluran telepon.

Lebih lanjut Adenan pun menjelaskan bahwa setelah dilakukan diskusi dan edukasi, ketiga badan usaha yang dipanggil merespon dengan sangat baik. “Alhamdulillah setelah dijelaskan manfaatnya semuanya paham, semua realisasi dan mau mendaftar,” lanjut Adenan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Manna menjelaskan bahwa pihaknya getol mengedukasi pelaku usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program JKN-KIS terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

“Kita harap pemberi kerja mampu menjamin kesehatan para pekerjanya, karena bagaimanapun mereka itulah yang menjadi aset penting dalam menjalankan roda perusahaan, maka dari itu kita minta bantuan dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah untuk pelaksanaannya, semata-mata untuk kepentingan masyarakat kita,” tutup Manna. (rel/Muchlis)

SHARE