BPJS KESEHATAN SOSIALISASIKAN PESERTA JKN MELALUI OSS

 

ZONA MEDIA – Lhokseumawe- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe, mengelar kegiatan sosialisasi sistem endaftaran peserta melalui Online Single Submission (OSS) yang digelar di Hotel Winton Lhokseumawe, Selasa, 11/12.

Kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan kepada stakholder yang berasal dari instansi pemerintah dari lima kabupaten kota diwilayah kerja BPJS Kesehatan Lhokseumawe. Diantaranya, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah.

“ Kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan, khususnya pemberi pelayanan perizinan dalam hal pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui sistem OSS,” ungkap Faisal Bukit Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe.

Lanjutnya, sejak pertengahan 2018 lalu, sistem OSS pada dinas perizinan di kabupaten kota,  sudah menerapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk terlebih dahulu memiliki bukti terdaftar kepesertaan JKN-KIS sebelum mengurus izin berusaha.

“ Tujuannya adalah memastikan, bahwa seluruh pekerja sudah terdaftar pada Program JKN-KIS sesuai dengan haknya,” ucap Faisal Bukit.

Sebutnya lagi, hal penting yang menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut adalah kewajiban pelaku usaha mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke Program JKN-KIS pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), bukan pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).

Pekerja penerima upah memiliki hak untuk didaftarkan kedalam JKN melalui segmen kepesertaan PPU dengan persentase iuran JKN 1 persen dari upah pekerja langsung dan 4 persen ditanggung pemberi kerja, dengan dasar penghitungannya adalah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

“OSS  ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah memenuhi hak jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya hak jaminan sosial pekerja” jelas Faisal memaparkan materi.

Tambah Faisal Bukit, adapun perbedaan hak antara peserta JKN segmen PPU dan PBI adalah terletak pada hak kelas rawat inap. Untuk peserta PBI hak kelas rawat yang didapat kan adalah kelas III dan tidak diperbolehkan iuran biaya untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Beda halnya dengan peserta di segmen PPU, pekerja yang dirawat inap mendapatkan hak kelas rawat inap kelas II dan kelas I sesuai dengan upah yang mereka dapatkan.

“ kita bersama-sama memastikan bahwa pekerja sudah mendapatkan haknya terdaftar sebagai pekerja, bukan sebagai penerima bantuan iuran atau JKA. Meskipun Pemda Aceh berkomitmen menyediakan JKA untuk masyarakat Aceh, namun lain halnya dengan masyarakat Aceh yang bekerja memperoleh upah,” tutup Faisal.(MSI)

 

 

SHARE