DPN Apindo Ambil Alih Kepengurusan DPP Aceh

Banda Aceh – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) mengambil alih kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala bidang hubungan antar lembaga DPN Apindo, Anthony Hilman, SH., MH., MBA dalam konferensi pers pada acara konsolidasi dengan pengurus kabupaten/kota di Hotel Grand Aceh, Sabtu (05/12/2020).

Menurut Anthony, konsolidasi tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke 5 Apindo yang direncanakan pada 12 Januari 2021 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Sebab, sejak berakhirnya masa jabatan kepengurusan yang lalu pada 20018, DPP Aceh tidak melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan Musyawarah Provinsi (Musprov).

Dengan demikian, kata Anthony, maka DPN membekukan kepengurusan tersebut dan mengambil alih untuk menyiapkan agenda Musprof dimaksud. Dalam hal ini, kemudian DPN menunjuk carateker dan beberapa anggota DPP Apindo Aceh sebagai panitia persiapan tersebut.

Sementara itu, wakil ketua panitia persiapan Musprov, H. Ramli menyampaikan bahwa sebelum melaksanakan Musprov, pengurus DPP Aceh diminta untuk menyiapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/kota (DPK) se-Aceh. Targetnya, sebelum Musprov pada Januari 2021 nanti seluruh DPK sudah terbentuk.

“Terkait dengan siapa calon ketua DPP Apindo kedepan, hingga saat ini belum ada yang muncul, Kita buka peluang selebar-lebarnya kepada pengusaha Aceh untuk bergabung dengan Apindo,” kata Ramli yang juga ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh itu.

Menambahkan itu, Kepala Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN Apindo, R. Wahyu Handoko, S.Sos., MM mengatakan, konsolidasi ini dilakukan akibat kekosongan beberapa kepengurusan DPK sejak 2018 yang lalu. Hal itu terjadi akibat kepengurusan DPP Apindo Aceh yang sudah berakhir sebelumnya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, baik Anthony, H. Ramli, dan R. Wahyu berharap Apindo Aceh bisa lebih maju kedepan. Apalagi, Apindo sudah terbentuk di Aceh selama lebih kurang sejak tahun Sembilan puluhan yang lalu. Karena itu, mereka ingin Apindo lebih memberikan manfaat kepada dunia usaha dan masyarakat serta mendukung program Pemerintah Aceh.

Mereka menyampaikan, bahwa kehadiran Apindo di Aceh harus mampu menjadi media komunikasi serta kerjasama yang baik antara pengusaha, pemerintah dan pekerja. Sehingga, akan mendorong iklim usaha yang baik dan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Hadir dalam acara konsilidasi tersebut, perwakilan pengurus DPD Apindo, Anthony Hilman, SH., MH., MBA, R. Wahyu Handoko, S.Sos., MM. Sementara dari DPP Aceh yang mendapatkan mendat sebagai pelaksana, H. Ramli, SE, Zuhaimi Agam, Zulmahdi Hasan, Suparman Daud, dan beberapa lainnya. Sedangkan dari DPK hadir 15 dari 23 kabupaten/kota se-Aceh. (ad)

SHARE