Haji Uma Minta Pemerintah Pusat Buka Rute Pelayanan Laut Krueng Geukuh Ke Penang Malaysia

Laporan: Muhammad Furqan

ZONAMEDIA.CO | Jakarta – Anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman alias Haji Uma meminta pemerintah pusat untuk mengakomodir dan mendukung aspirasi daerah terkait prospek pembukaan rute pelayaran laut dari Krueng Geukuh Aceh Utara ke Penang, Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Haji Uma pada Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V komplek Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Dihadapan unsur pimpinan dan anggota DPD RI yang hadir dalam Sidang Paripurna, Haji Uma yang mewakili anggota DPD RI asal Aceh untuk penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah mengungkapkan bahwa rute pelayaran Aceh Utara-Penang dibutuhkan dan sangat potensial.

“Saat ini jalur transportasi Aceh ke Malaysia hanya melalui rute transportasi udara, disisi lain tingginya angka kunjungan wisatawan malaysia dan angka kunjungan warga Aceh ke Penang sangat tinggi. Adanya jalur transportasi laut yang menghubungkan Penang ke wilayah tengah Aceh sangat dibutuhkan”, ujar Haji Uma.

Menurut Haji Uma, jalur transportasi laut yang menghubungkan Aceh ke Malaysia akan sangat positif bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi Aceh. Untuk itu, Haji Uma berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dapat mengakomodir dan merealisasikan aspirasi dari masyarakat Aceh ini.

Pada Sidang Paripurna DPD RI tersebut, Haji Uma juga menyampaikan sejumlah perihal lain yang merupakan hasil penyerapan aspirasi di daerah. Salah satunya terkait tumpang tindih ranah tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dalam pelaksanaan dilapangan mereduksi tugas dan wewenang Syahbandar dalam otoritas pelayaran.

“Terkait tumpang tindih pelaksanaan wewenang antara Bakamla dan Syahbandar, sinergisasi antar lembaga sangat penting. Disamping itu perlu adanya evaluasi dan tata kelola terhadap persoalan ranah tugas dan kewenanngan secara lebih spesifik dan tegas untuk menghindari rumpang tindih kepentingan dalam penegakan hukum di laut”, ungkap Haji Uma.

Selain itu, Haji Uma juga meminta Kementerian Perhubungan untuk memberi perhatian terhadap peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan penguatan SDM Dinas Perhubungan di daerah. Terutama terkait uji KIR dan alat timbang kenderaan yang berdasar hasil temuan banyak tidak berfungsi aktif karena terkendala fasilitas pendukung dan minimnya kompetensi SDM terkait.

Editor:rdk

SHARE