Haji Uma Minta Pemkab Aceh Utara Selesaikan Polemik Aturan Tata Cara Pengelokasian ADG

Anggota DPD RI asal Aceh komite IV H. Sudirman

ZONAMEDIA.CO | LHOKSEUMAWE – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengkaji kembali Peraturan Bupati Aceh Utara (Perbub) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong (ADG).

Hal tersebut disampaikan Haji Uma menyikapi aksi demonstrasi oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lhokseumawe bersama Aparatur Desa Aceh Utara Menggugat (ADAM) yang menuntut pencabutan Perbub Tata Cara Pengalokasian ADG Tahun Anggaran 2021, di halaman Kantor Bupati Aceh Utara di Landeng, Lhok Sukon, pada Selasa, 9 Maret 2021 lalu.

“Kita berharap Pemkab Aceh Utara mengakomodir aspirasi dan tuntutan dari aparatur gampong serta selanjutnya mengkaji ulang muatan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Aceh Utara tentang Tata Cara Pengalokasian ADG Tahun Anggaran 2021. Sehingga tidak menjadi polemik berlarut yang nantinya akan berdampak terhadap kinerja aparatur gampong kedepannya”, ujar Haji Uma, Minggu (14/03/2021).

Lebih lanjut Haji Uma mengungkapkan, salah satu point utama yang dipersoalkan oleh aparatur gampong di Aceh Utara adalah terkait pemangkasan penghasilan tetap aparatur gampong. Dalam hal ini, Haji Uma mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah mengaturnya dengan jelas akan hal tersebut. Jadi, Peraturan Bupati tidak dapat mengangkangi aturan lebih tinggi.

“Dalam PP Nomor 11/2019 telah diatur hal tersebut, memang dalam Pasal 81 ayat (3) disebutkan jika bahwa dalam ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap aparatur desa, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa. Kemudian pada ayat (4) pasal yang sama menyebut jika besaran pengahasilan tetap aparatur selanjutnya ditetapkan melalui Perbub/perwali. Namun besaran yang diterima aparatur desa sebagai upah tetap mesti mengacu pada ketentuan ayat (2) pasal 81, walaupun mesti dicukupi dari sumber lain diluar ADG”, pungkas Haji Uma.

Diakhir penyampaiannya, Haji Uma berharap permasalahan ini mendapat titik temu dan dapat terselesaikan secepatnya. Sehingga tidak berlarut dan menjadi polemik berkepanjangan yang malah akan berdampak destruktif terhadap kinerja aparatur gampong dan implementasi tata kelola dana desa di Kabupaten Aceh Utara. (rdk)

SHARE