Hakim PN Langsa Batalkan Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Laporan: Baihaqi

ZONAMEDIA.CO |LANGSA – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Langsa dalam sidang yang dilaksanakan Rabu kemarin (28/3), di pengadilan Negeri Setempat akhirnya membatalkan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait pelanggaran hak cipta yang didakwakan kepada Produser Mita Record Production Idris,SE MM.

Pembatalan dakwaan Jaksa oleh hakim Pengadilan Negeri Langsa dilakukan setelah ketiga penasehat hukum terdakwa yaitu Islahuddin,SH, Rumainur,SH, dan T.Syaifuddin,SH melakukan eksepsi dalam perkara pidana No 36/Pid.B/2018/PN-Langsa.
Dalam surat eksepsi itu mereka pihak Penasehat hukum Idris,SE MM menyebutkan, “Sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) nomor Reg Perk PDM 08/Langsa/01/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018.

Dengan ini kami selaku Penasehat hukum terdakwa Idris,SE.MM bin M.Amin tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan ini kami menyampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tulis mereka penasehat hukum terdakwa dalam surat eksepsinya.

Kemudian dilanjutkan pada alinia berikut dengan menyebutkan Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 72 ayat (6) jo pasal 24 ayat (2) jo pasal 55 huruf c dan d Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Selain itu dalam surat eksepsi tersebut juga dijelaskan bahwa jangka waktu yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perk :PDM-08/Langsa/01/2018 tanggal 13 Februari 2018 terhadap terdakwa telah Kedaluarsa hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi : (1) Hak menuntut hilang oleh karena Kedaluarsa.

Ke 2.Sesudah lalu enam tahun, yaitu bagi kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.

Sementara pada pasal 72 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta disebutkan, “Barang siapa dengan sengaja dan tampa hak melanggar Pasal 24 atau pasal 55 dipidaana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- .

Hal ini jelas bertentangan dengan yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) ke-2. KUHP yaitu sesudah lalu 6 (enam) tahun yaitu bagi kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun, atas dasar ini Hakim Pengadilan Negeri Langsa menolak dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (3) KUHP.

Editor:rdk

SHARE