Jubir JASA: Pemerintah Aceh Jangan Buat Gaduh Dengan Berlakukan Jam Malam

Jubir JASA Zubaili minta Pemerintah aceh jangan otoriterisme, Harus Cabut Jam Malam

Aceh Utara – Zubaili Juru bicara Aneuk Syuhada Aceh (JASA) DPW Aceh Utara atau wilayah pasee minta kebijakan pemerintah aceh dalam mengahadapi situasi pencegahan penyebaran virus corona sebenarnya jangan membuat kegaduhan dalam masyarakat dengan memberlakukan jam malam di Aceh. Rabu (01/04/2020).

Zubaili mengatakan kebijakan pemberlakuan jam malam ini tidaklah relevan dan harus ditinjau kembali. Bukan hanya soal ekonomi masyarakat Aceh di malam hari terganggu, tapi juga dapat menimbulkan trauma konflik masa lalu di masyarakat Aceh.

“Kepada pemerintah aceh disaat membuat keputusan tolong dipikirkan baik-baik jangan nampak lebih tendensius seperti membuat bisnis baru di aceh dan Rencana yang disampaikan presiden dengan landasan Peraturan Pengganti Undangan-undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 itu kebijakan lebih relavan kepada militer bukan menghadapi wabah virus ini dengan mengkesampingkan kepentingan rakyat dan melakukan pelanggaran HAM”. Sebutnya

Lanjutnya, banyak pedagang yang biasanya mencari rezeki di malam hari misalnya kedai kopi di desa itu tidak dapat lagi menjalankan aktivitas usahanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Begitu juga masyarakat Aceh lainnya yang ada keperluar di malam hari tak bisa menjalakan aktivitasnya.Kebijakan ini membuat resah seluruh masyarakat aceh tentunya dan sangat kita sayangkan.

“Untuk menjaga agar virus ini tidak menyebar blokade saja perbatasan baik dari darat laut dan udara itu ditutup sementara.mengingat semua kasus positif Covid-19 di Aceh terjadi pada orang Aceh yang masuk dari luar.Apabila hal ini diterapkan, maka saya yakin rantai penularan virus corona di Aceh akan terhenti. Karena yang di dalam sudah dilindungi secara ketat dan yang diluar tidak bisa masuk”. Sarannya

Selanjtnya dilakukan juga karantina secara terpusat dan super ketat. Ratusan ODP yang tersebar di seluruh Aceh ini harus dikarantina minimal 14 hari, dan dilindungi 24 jam agar tidak bertemu dengan orang lain.

“Jika cara tersebut itu dilakukan dengan baik, maka pemerintah aceh tidak perlu memberlaukan jam malam, bahkan tidak perlu juga menutup usaha milik masyarakat, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat Aceh masih bisa tetap berjalan.”tutupnya. (Kiboo)

SHARE