Kamaruddin S.H. Ketua PSI Aceh, UUPA Juga Mengatur Kesejahteraan Rakyat Aceh Buka Politik Saja

Laporan: Jamadon

Aceh Timur – Ketua DPW  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Aceh, Kamaruddin S.H. menyebutkan, UUPA bukan saja mengatur tentang politik, namun UUPA juga mengatur kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Kamaruddin, SH, pengacara UUPA yang juga pengacara Partai Aceh saat acara ngopi bersama dan bincang-bincang terkait isu terkini di Aceh, Minggu (15/10/2017) Zwin coffe Gampong jalan Idi Rayeuk Aceh Timur.

Menurut Kamaruddin, dirinya sengaja mengajak mahasiswa dan tokoh pemuda Aceh Timur untuk berdiskusi bersama tentang isu terkini Aceh saat ini, salah satunya tentang pencabutan 2 Undang- undang Pemerintah Aceh (UUPA) oleh pemerintah Indonesia yang menjadi special theme dalam diskusi yang dikakukan hampir seluruh Kabupaten provinsi Aceh olehnya.

“Kami sengaja mengajak kawan-kawan mahasiswa dan Aktifis di Kabupaten/kota  provinsi Aceh untuk berdiskusi bersama tentang isu-isu terkini di provinsi Aceh, salah satunya pencabutan 2 UUPA oleh pemerintah Indonesia,” Ungkap Kamaruddin.

Bahkan menurut Kamaruddin, saat ini UUPA menjadi boyonan bahkan dipreteleli oleh segelintir oknum dengan menyebutkan bahwa UUPA tidak penting, karena yang harus diperhatikan adalah masalah kesejahteraan atau masalah “pruet” masyarakat Aceh.

Padahal, kata Kamaruddin, dalam UUPA bukan saja mengatur tentang politik di Aceh, namun UUPA juga mengatur tentang semua lini yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat di Aceh, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat, tranmigrasi, komunikasi, penerangan, Migas, teritorial wilayah Aceh baik laut, darat dan udara.

“Bukan masalah politik saja, tapi UUPA juga mengatur masalah politik, namun juga semua hal yang bersentuhan dengan masyarakat termasuk masalah pruet masyarakat Aceh, jadi kalau ada segelintir oknum menyebutkan UUPA tidak penting, itu sangat keliru,” Sambung Kamaruddin.

Dirinya berharap agar seluruh masyarakat untuk ikut memperjuangkan dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan dan merealisasi hak bangsa Aceh yang sudah diatur dalam MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh.

Adapun acara ngopi bersama tersebut dihadiri oleh para Aktifis Aceh Timur, mahasiswa, Media, tokoh pemuda Aceh Timur.

Editor:rdk

SHARE