Mahasiswa Yang Tergabung Dalam BEM Hukum, BEM Ekonomi dan OKP Surati Pemerintah rAceh Utara

Laporan: Rio

LHOKSEUMAWE – Carut marut yang terjadi di Aceh Utara di sikapi dengan serius oleh mahsiswa, dalam hal ini Mahsiswa yang terdiri dari BEM Hukum, BEM Ekonomi dan OKP lainnya sudah mengirim surat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk meminta audiensi. Selasa (09/01/18)

Audiensi ini dimintakan oleh mahasiswa atas dasar beberapa masalah dan kebijakan yang tidak pro rakyat di Aceh Utara, seperti di ketahui publik bahwa kas Aceh Utara sedang kosong dan terutang senilai Rp. 220 M

Selain itu Pemkab juga terancam tidak membayar gaji sertifikasi guru, bahkan jauh sebelum itu Pemkab telah mencabut subsidi beras Raskin yang seyogyanya masyarakat sangat membutuhkan subsidi.

Menurut Razjis Fadli selaku ketua BEM Hukum Unimal, hal merupakan suatu kelalaian dari pemerintah bahkan ia mengganggap pemerintah Aceh Utara tergolong zalim.

“Pemerintah sekarang sangat zalim, masa di saat sedang terjadi masalah seperti ini Pemkab akan membeli mobil dinas baru untuk Bupati, Wabup, dan pamtup” kata Razjis geram

Senada dengan Razjis, Rizqi Rahmatullah dari Lembaga SMUR mengatakan bahwa ia menolak dengan tegas pengadaan mobil untuk bupati, wabup, dan pamtup.

“Kami akan melakukan audiensi untuk meminta pembatalan pengadaan mobil, selain itu kami juga meminta pemkab untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut” katanya

Ia juga mengatakan bahwa jika audiensi Mahasiswa tidak di indahkan serta pemkab tidak membatalkan pembelian mobil maka mahasiswa akan turun untuk demonstrasi.

Editor:rdk

SHARE