Pelatikan Komjen Pol M Irawan Sebagai PJ Gubernur Jawa Barat Menuai Polemik

Laporan: Kiboo

ZONAMEDIA.CO | LHOKSEUMAWE – Pelantikan Komjen Pol M Iriawan alias Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, menuai polemik serta menjadi bukti adanya Dwifungsi Polisi saat ini. Selasa (19/6/18)

Teuku Fazil Mutasar Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Adminitrasi Negara Universitas Malikussaleh saat dihubungi kepada zonamedia.co mengatakan

“Amanat reformasi salah satunya adalah menghapus Dwifungsi ABRI (TNI-POLRI). Keputusan Mendagri telah menciderai amanat itu,” sebut Fazil

Pemerintahan saat ini sebagai hasil perjuangan reformasi 20 tahun lalu sangat tidak pantas ketika menempatkan perwira tinggi polisi aktif sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Dwifungsi ABRI merupakan istilah yang dicetuskan oleh AH Nasution dengan Konsep (Jalan Tengah) kemudian diterapkan secara kuat dalam pemerintahan Orde Baru era Presiden Soeharto.

Dalam praktiknya, saya memandang, Dwifungsi ABRI pada saat militer aktif menduduki jabatan sipil dan tidak diatur oleh Undang-Undang (UU).

“Sangat tidak elok jika kebijakannya justru mengadopsi cara-cara orba,” lanjutnya

Seharusnya aktivis 98 ikut angkat bicara perihal kebijakan ini. Karena jelas pemerintah telah menghidupkan kembali Dwifungsi, namun bukan ABRI atau TNI melainkan Polisi.

Cara lama dengan menggunakan militer untuk menguasai Panggung Politik. Kalau hal ini tidak segera di Ambil Sikap Tegas Oleh Pemerintah, saya khawatir Terjadi Pergesekan di tengah masyarakat yang Pro terhadap Demokrasi.

“Para aktivis 98 jangan karena sekarang mendukung pemerintah lalu lupa pada amanat reformasi, jadi harus dikritisi kebijakan ini,” tutup Fazil

Editor:rdk

SHARE