Petani Hutan Gerudug KLHK Minta Percepatan Verifikasi Perhutanan Sosial

Redaksi

ZONAMEDIA.CO | Jakarta : Perkumpulan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS) yang berjejaring lebih dari 105 Gapoktan/KTH/LMDH menggelar aksi massa di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta (01/08).

Aksi massa yang diikuti lebih dari lima ribu petani sekitar hutan yang tergabung di jaringan Gema PS se Pulau Jawa dan Sumatera mendatangi kantor Manggala Wanabakti untuk meminta komitmen dari KLHK untuk segera merealisasikan PERMEN 39 TH. 2017 yang menaungi Program Perhutanan Sosial skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah KH mengatakan, pihaknya sangat mendukung program Perhutanan Sosial yang digagas oleh Presiden Jokowi dengan semangat nawacita yang diamanahkan kepada KLHK, namun pihaknya mengatakan, kecewa dengan kinerja KLHK yang seakan tidak berkomitmen terutama untuk Skema IPHPS.

“Kita sangat mendukung Perhutanan Sosial gagasan Pak Jokowi, bahkan dengan komitmen ditingkat tapak dimana jaringan kita ada, Pak Jokowi menang suara, ini bukti bahwa kita berharap Pak Jokowi terus berkomitmen untuk merealisasikan Perhutanan Sosial yang pro rakyat, namun masih ada pihak yang resisten terhadap kebijakan ini. ” ujarnya

Lebih lanjut, Koordinator aksi, M. Hanafi mengatakan jaringan petani hutan yang tergabung lebih dari 105 Gapoktan/KTH/LMDH se Jawa dan Sumatera ini sudah tidak mampu menahan amarah karena tindakan resistensi, intimidasi dan kriminalisasi di tingkat tapak, sehingga hari ini adalah moment tepat untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah.

“lebih dari 105 Gapoktan/KTH/LMDH se Jawa dan Sumatera ini sudah tidak bisa terbendung lagi menahan amarah karena tindakan resistensi, intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum Perhutani dan LMDH di tingkat tapak, sehingga hari ini adalah moment yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah”. Sebutnya

KLHK juga lamban merespon usulan IPHPS, terlihat dr 56 usulan IPHPs yang menunggak dan bahkan ada yg sampai berproses 23 bulan.

Selain beberapa tuntutan diatas, ada beberapa tuntutan lain pada audiensi ini diantaranya, meminta komitmen KLHK untuk percepatan penandaan batas bagi GAPOKTAN/KTH/LMDH yang telah mendapatkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), meminta percepatan dalam Adendum SK IPHPS, meminta untuk segera membagikan SK yang sudah terbit, meminta untuk segera ada tindakan khusus pada lokasi yang terdapat tumpang tindih usulan antara Skema IPHPS dengan skema lain seperti Kulin NKK, serta harus adanya tindakan tegas terhadap praktek oknum-oknum Perum Perhutani yang meminta sharing didepan, penarikan PNBP tanpa azas hukum yang jelas dan intimdasi dilapangan.

Editor:rdk

SHARE