Andai Muallem ditangkap, Referendum Tetap Berjalan

Foto: Ist

Wacana Referendum yg di Ucapkan oleh Muzakir Manaf (Muallem) beberapa waktu yang lalu cukup membuat telinga elit-elit Jakarta kepanasan. Betapa tidak, statmen REFERENDUM tersebut muncul di tengah suhu politik pasca pipres 2019 yang panas. Bak gayung bersambut, pernyataan muallem langsung di respon dengan cepat oleh Pemerintah Pusat. Respon tersebut ada yang positif mendukung Wacana tersebut dan ada juga yg tidak mendukung wacana tersebut.

Menurut saya ;
Perkataan Muzakir manaf / muallem bukan isapan jempol belaka, tentu punya dasar dalam mengeluarkan statmen tersebut. Begitu juga dengan Perkataan Menkopolhukam Wiranto yg menyatakan Muallem bisa ditangkap dan dikenakan pasal makar. Melawan negara dengan mengeluarkan statmen seperti itu. Jikalau yg mengeluarkan pernyataan Referendum hanyalah orang biasa tentu pusat tidak begitu serius menyikapi tersebut. Dikarenakan yg mengeluarkan statmen tersebut adalah Mantan Panglima Perang GAM yang selama 30 tahun berperang dgn Republik .Sebenarnya Pemerintah Pusat harus lebih mengkedepankan Dialog dalam mecari solusi Permasalahan ini.

“Jika Muallem di tangkap, Referendum tetap berjalan.”

Sudah 14 tahun Perdamaian RI-GAM dan melahirkan UUPA. Tetapi hingga saat ini UUPA belum optimal di jalankan di ACEH. Serta Sangat mudahnya pasal – pasal dalam UUPA yang di pangkas oleh Pusat. Kondisi Aceh saat ini seperti “ kita hidup, tetapi ruh dan jasad entah kemana”. Seperti Pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera Dan Lambang Aceh, yang Sudah di Sahkan Oleh Pemerintah Aceh. Tetapi, Di Tolak Oleh Pemerintah Indonesia. Ini sudah melanggar dari Perianjiaj MoU Helsinki.

Mungkin dengan alasan inilah muallem mewacanakan Referendum Dengan Maksud Memisahkan Diri dari Republik Indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia Tidak Menjalankan Butir-Butir Perjanjian MoU Helsinki Tersebut.

“Akademisi dan mahasiswa harus membuka ruang bagi wacana Referendum ini.”

Kita Semua Harus mendorong Kelompok akademisi, intelektual , Dosen, mahasiswa dan Santri agar seluas-luasnya untuk membuka Ruang bagi Wacana Referendum ini. Mulai dari Kampus, ruang belajar dan forum-forum seminar yg akan datang. Sehingga dari Wacana bisa dimanifestasikan menjadi tindakan. Biarpun kita tau bahwa Indonesia tidak ada tempat untuk Referendum dengan adanya TAP MPR no 8 tahun 1998. Tetapi kita berhak menyatakan pendapat dan menentukan nasib sendiri.

Dikarenkan Ada Perjanjian yg di khianati oleh Pemerintah Pusat. Dalam Hal ini Perjanjian MoU Helsinki Yang tidak berjalan sebagai mana yg di harapkan oleh isi perjanjian iti sendiri. Referendum adalah peristiwa politik, tentu banyak orang yg beranggapan dibalik ini ada kepentingan. Itu sah-sah saja orang beranggapan seperti itu di iklim yg demokrasi seperti saat ini.

Oleh: T. Fazil Mutasar (Mahasiswa Pasca Sarjana Univ. Malikusalleh)

SHARE