Darurat Literasi Digital

penulis: Kamaruddin Hasan

Dalam sebuah tulisan opini di Koran Sindo, selasa 28 November 2017 Eko Sulistyo Deputi Komunikasi Politik  dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, mengangkat judul yang menarik yaitu Medsos dan Fenomena “Post-Truth”. Diawal tulisan Sulistyo Mengutip laporan utama yang dibuat majalah The Economic Edisi November 2017, dengan judul ”Social mediaís threat to democracy”.

Asumsi utama yang disampaikan adalah bahwa media sosial (medsos) bisa memiliki dua muka, sisi baik dan buruk. Medsos bisa bermanfaat untuk pencerahan dan memajukan demokrasi, tapi bisa juga di­salahgunakan.

Fenomena meluasnya post-truth di Indonesia menurut Eko Sulistyo, dikarenakan empat sebab. Pertama, kemaju­an teknologi informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan ma­syarakat. Kedua, adanya kom­petisi politik yang tidak ber­kesudahan sejak Pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideo­logi ekstrem. Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaik­an sistem yang dilakukan pe­me­rintahan saat ini.

Mengutip pendapat filsuf Jerman Jurgen Habermas, ko­nektivitas medsos akan meng­ganggu stabilitas pe­nguasa oto­riter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada de­mo­krasi. Medsos bisa berperan membuka ruang demokrasi, pluralisme dan multikulturalisme secara global serta menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Namun di sisi lain medsos dapat menjadi ancaman bagi demo­krasi, pluralism dan multikulturalisme.

Seperti ditulis dalam laporan utama The Economist, bahwa fakta politik kontem­porer yang terjadi di berbagai ne­gara, bisa dilihat begitu baha­ya­nya ancaman medsos yang disalahgunakan bagi demokrasi, pluralism dan multikulturalisme.

Memang berkat internet, per­tukaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun kemajuan tersebut telah me­lahir­kan juga apa yang disebut sebagai fenomena se­makin tipisnya pembatas antara kebe­nar­an dan ke­bohongan, ke­jujur­a­­n dan peni­pu­an, fiksi dan nonfiksi. Fenomena tersebut dapat disebut post-truth.

Post-truth menjadi populer ketika para penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai word of the year tahun 2016. Post-truth menunjukkan suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik bila dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi.

Pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini public, fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk di­per­caya public, itulah era zaman post-truth. Tertangkapnya para penge­lola ”bisnis hoax” dan kabar bohong Saracen menunjukkan bahwa fenomena tersebut terjadi di Indonesia. Se­bagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia potensial men­jadi target fenomena pengkaburan kebenaran tersebut. Baik untuk tujuan ekono­mi maupun kepentingan politik.

Contoh lain, Presiden Putin memanfaatkan medsos sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetangganya seperti Ukraina, Prancis, dan Jerman. Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan Google, Facebook dan Twitter dalam kasus mengarahkan suara pe­milih dan memecah belah ma­syarakat yang diduga me­libat­kan Rusia. Tumbangnya presiden Ukraina juga diawali dengan sebuah status di medsos yang dibuat seorang jurnalis di Facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di Lapangan Maidan di Kiev.

Sementara di Mesir, medsos mengambil pe­ran penting dalam penum­bang­an Presiden Husni Mubarak, 2011. Di Jerman, partai ultrakanan mendapatkan 12,6% kursi di parlemen de­ngan cara menyebarkan ke­takutan melalui medsos bahwa para pengungsi dari Suriah men­­dapat lebih banyak keuntungan daripada orang asli Jerman. Termasuk di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte membuat keyboard army  untuk menye­bar­luaskan narasi palsu.

Trump juga menggunakan med­sos untuk kam­panye memengaruhi pe­milih dengan membuat 50.000-60.000 iklan yang berbeda di medsos, utamanya di Facebook. Referendum Brexit di Inggris secara efektif meng­gunakan medsos seperti Face­book untuk memasang iklan.

Globalisasi teknologi informasi dan internet tidak bisa dihentikan. Walau Pemerintah bersama stakeholders selalu berupaya mencari kesimbangan antara kebebasan berdemokrasi dan informasi serta akses pada internet. Semen­tara fenomena pembohongan public tidak hanya menjadi ancam­an bagi kebebasan sipil, tapi juga bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa Negara, mencoba merespon fenomena tersebut. Pemerintah RRC sejak 2013 membuat ”rumor online” untuk melindungi hak dan kepen­ting­an warga negara dan mem­promosikan internet sehat. Selain menghapus tulisan di media sosial seperti Wechat, Pemerintah RRC juga telah me­maksa operator untuk meng­hapus konten yang diang­gap rumor dan hukuman penjara 3 tahun bagi pelakunya serta ke­wajiban suspend account untuk penyebar fake-news.  Pemerintah Jerman telah mengesahkan undang-undang yang dapat mendenda 50 juta euro bagi platform yang men­distri­busi­kan atau gagal menghapus kon­ten berita palsu. Kementerian Dalam Negeri Jerman juga se­dang mengusulkan pembentuk­an Center of Defense Against Misinformation untuk mem­berantas berita palsu.

Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Sebetulnya tidak kalah responsif dalam menerapkan regulasi dan tindakan, baik yang bersifat hard approach maupun soft approach. Pendekatan keras dilakukan bila fenomena kebohongan dan “ujaran kebencian” masuk dalam kategori hate speech  seperti termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157).

Undang-undang dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan memidana­kan ”ujaran kebencian”. Misal­nya UU No 11 Tahun 2008 ten­tang Infor­masi dan Transaksi Elektronik, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2013 tentang Teknik Pe­na­ngan­an Konflik Sosial.

Termasuk kebijakan terbaru, mewajibkan setiap pemilik nomor telepon seluler melaku­kan registrasi ulang dengan meng­gunakan nomor induk ke­pen­dudukan (NIK) sampai dengan Maret 2018. Kartu akan otomatis nonaktif apabila registrasi tidak dilakukan. Sampai dengan Bulan November 2017 Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 35,29 juta pengguna ponsel yang me­laku­kan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki.

Walau, pengguna kartu per­dana telepon selular di Indonesia men­capai 128 juta. Pemerintah juga bekerja sama dengan operator telepon seluler terkait dengan peng­gunaan NIK pada KTP elek­tronik. Ketentuan khusus juga akan diberlakukan di mana satu orang hanya boleh meng­guna­kan tiga kartu perdana saja.

Harapannya, pendekatan lunak dengan fokus pada literasi digital akan menjadi pekerjaan serius semua elemen teutama pemerintah. Literasi dan edukasi mesti dilakukan ter­utama kepada kelompok yang dianggap rentan. Pemerintah, tentu dapat bekerja sama dengan masyarakat sipil menciptakan hoax buster untuk menangkal berita-berita palsu.

Kelompok rentan seperti remaja, dengan konsumsi internet tergolong tinggi terutama media sosial. Penggunaan media sosial dengan konten-konten bersifat post-truth ini mengakibatkan berubahnya perilaku dan gaya komunikasi serta karakteristik remaja.

Kelompok rentan, seperti remaja di Indonesia mulai terjebak dalam putaran rumit terjerumus sebagai kaum passengers,  dikendalikan oleh konten-konten post-truth medsos. Akibat lanjutan, publik dihantui dengan perilaku konsumtif, materialistisme, individualisme, budaya pop dan hedonisme. Konten-konten medsos bersifat post-truth terutama dari pasar kapitalisme neoliberal yang kurang mendidik, tidak berbobot yang memanjakan selera sesaat, terkesan membodohi telah mampu memperalat publik teutama kelompok rentan.

Fenomena zaman now tersebut, perlu langkah-lankah prefentif dari pemangku kepentingan terutama pemerintah dan berbagai kalangan untuk melakukan pencegahan dini. Artinya Pemerintah berkewajiban melindungi public sebagai warga negara dan kebinekaan bangsa Negara dari berbagai ujaran kebencian, berita palsu, hoax atau post-truth lewat media terutama media sosial yang lambat laun dapat memecah belah ma­syarakat.

Fenomena media sosial dengan berbagai kontennya memberikan tantangan ke­pada kita bah­wa medsos dapat diguna­kan dengan baik dan bijak, tapi juga bisa menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ketika literaci digital tidak dihiraukan.

Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal

 

loading...
SHARE