Oleh: Muchlis
Kota Lhokseumawe memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, jasa, UMKM, hingga industri pengolahan. Potensi ini menjadi modal penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh aktivitas perdagangan dan industri. Usaha masyarakat juga perlu diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
Di tengah dinamika tersebut, UMKM memiliki peran strategis. Usaha kuliner, perdagangan, produk olahan lokal, kerajinan, dan ekonomi kreatif bukan sekadar sumber penghasilan keluarga, tetapi juga bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses pasar, pengelolaan keuangan, kualitas produk, dan pemanfaatan teknologi digital.
Berdasarkan pemberitaan Radio Republik Indonesia (RRI) pada 26 Agustus 2026 yang mengutip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, jumlah UMKM di kota ini mencapai sekitar 6.000 unit. Sementara itu, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirangkum dari publikasi BPS menunjukkan bahwa ekonomi Lhokseumawe pada 2025 mencapai Rp12,72 triliun atas dasar harga berlaku, meningkat 3,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 23,46 persen terhadap PDRB.
Angka tersebut memperlihatkan pentingnya perdagangan dalam struktur ekonomi Lhokseumawe. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan tersebut dapat membuka lebih banyak peluang bagi usaha kecil untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi untuk Mendorong UMKM Naik Kelas
Pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara Bank Indonesia, Pemerintah Kota Lhokseumawe, perbankan, perguruan tinggi, komunitas usaha, dan pelaku UMKM. Kerja sama ini penting agar pembinaan tidak berhenti pada pelatihan atau kegiatan promosi, tetapi berlanjut menjadi peningkatan kemampuan usaha dan perluasan pasar.
Dalam kegiatan Temu Media 2026 di Lhokseumawe, Kamis (29/10/2026), Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, Yudo Herlambang, menyampaikan komitmen Bank Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, edukasi keuangan, digitalisasi pembayaran, dan fasilitasi promosi sesuai program yang dijalankan.
Ia juga menyoroti perkembangan digitalisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan sistem pembayaran ini semakin memudahkan transaksi antara pedagang dan konsumen, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengikuti perkembangan pola belanja masyarakat.
Namun, digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan kode QR di tempat usaha. Pelaku UMKM juga perlu memahami pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk memasarkan produknya. Dengan begitu, teknologi tidak sekadar menjadi alat pembayaran, tetapi juga mendukung pengelolaan dan pengembangan bisnis.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam memperkuat pendataan, memfasilitasi legalitas usaha, dan menghubungkan pelaku UMKM dengan program pemberdayaan. Perbankan dapat mendukung akses pembiayaan sesuai kelayakan usaha, sedangkan perguruan tinggi bisa membantu melalui riset pasar, inovasi produk, perbaikan kemasan, dan pendampingan pemasaran.
Pendampingan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap usaha. Ada pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual, sementara yang lain memerlukan dukungan untuk meningkatkan kualitas produk atau memperluas jaringan pemasaran. Pendekatan yang tepat akan membantu pelaku UMKM mengambil keputusan bisnis secara lebih terukur.
Kualitas produk juga tidak boleh diabaikan. Kemasan yang menarik, mutu yang konsisten, legalitas yang sesuai, dan identitas merek yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk kuliner dan olahan hasil perikanan, misalnya, memiliki peluang untuk memperoleh nilai tambah apabila dikembangkan dengan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat.
Promosi melalui pameran, festival, dan temu bisnis juga perlu diarahkan pada hasil yang berkelanjutan. Keberhasilannya bukan hanya dilihat dari banyaknya produk yang dipamerkan, melainkan juga dari bertambahnya pelanggan, pesanan, dan kemitraan setelah kegiatan selesai.
Mengukur Dampak bagi Ekonomi Daerah
Agar kolaborasi benar-benar memberikan manfaat, keberhasilan program perlu diukur secara berkala. Indikatornya dapat mencakup perkembangan omzet, jumlah tenaga kerja, perluasan pasar, penggunaan pembayaran digital, dan keberlangsungan usaha setelah memperoleh pendampingan.
Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui program mana yang efektif dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, pengembangan UMKM tidak sekadar menjadi agenda kegiatan, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi pelaku usaha.
Sinergitas Bank Indonesia, Pemerintah Kota Lhokseumawe, perbankan, perguruan tinggi, dan komunitas usaha perlu diarahkan pada satu tujuan: membangun UMKM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Pendampingan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dimana pertumbuhan ekonomi yang kuat bukan hanya terlihat dalam angka PDRB semata, akan tetapi juga usaha masyarakat semakin berkembang, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan keluarga meningkat. Di sinilah sinergi terhadap pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu jalan dalam memperkuat perekonomian Kota Lhokseumawe yang kuat dan mandiri serta berkelanjutan. (Muchlis)
