Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menerima Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Fadhlullah (Dek Fadh) di Istana Negara, Jakarta, pada 9 Desember 2024. Mualem dan Dek Fadh didampingi oleh Bendahara DPD Gerindra Aceh, T. Irsyadi.
Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada pasangan Mualem-Dek Fadh yang telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Presiden berharap keduanya dapat membangun Aceh yang lebih baik, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Bagi Mualem-Dek Fadh, ini adalah momentum untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Presiden. Ia juga mengingatkan pentingnya merawat perdamaian di Aceh, yang menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah tersebut.
Mualem mengungkapkan, “Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan rakyat Aceh. Saya dan Dek Fadh nanti akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk membangun Aceh.” Ia juga menambahkan, “Presiden Prabowo menitip salam kepada rakyat Aceh.”
Mendapat perhatian langsung dari Presiden, Mualem mengaku merasa sangat terhormat. “Langkah utama dalam membangun Aceh, nanti semua program pembangunan akan disinkronkan dengan program Presiden Prabowo,” kata Mualem.
Mualem menjelaskan bahwa visi dan misinya untuk membangun Aceh searah dengan program pembangunan Presiden Prabowo. “Kita merujuk pada program nasional, sehingga semua program pembangunan Aceh akan mudah terwujud karena sinkron dengan pembangunan nasional,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Mualem menegaskan komitmennya untuk membangun Aceh. “Kami siap bekerja keras untuk mengurangi angka pengangguran, menekan kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Intinya adalah mewujudkan Aceh yang Islami, maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pertemuan ini adalah bagian dari rangkaian kunjungan Mualem-Dek Fadh dengan tokoh-tokoh nasional di Aceh. Sebelumnya, Mualem telah bertemu dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH., dan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Prof. Yusril Ihza Mahendra.
