ZONAMEDIA.CO | LHOKSEUMAWE – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak penentuan. Di tengah kabar Gibran akan mundur sebelum rapat paripurna DPR RI, Kamis (12/11/2026) dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga sudah membenarkan kabar pengunduran diri tersebut.
Akademisi Universitas Malikussaleh Dr. Kamaruddin Kuya menilai jalan mundur secara terhormat adalah cara paling cepat dan paling bermartabat untuk menutup polemik ini. Rabu (11/11/2026)
Menurut Dr. Kamaruddin Kuya, Gibran tidak perlu menunggu proses pemakzulan yang panjang dan memalukan.
“Jangan sampai menunggu dimakzulkan. Mundur itu hak konstitusional, terhormat. Dimakzulkan itu vonis politik. Beda jauh martabatnya,” ujar Kamaruddin.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sendiri sudah ditandatangani 120 anggota DPR dari 8 fraksi dan dijadwalkan diteruskan ke rapat paripurna Kamis (12/11/2026). Rinciannya: PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1 orang.
“Kalau HMP sudah jalan, lalu ke MK, lalu ke MPR, itu proses pemakzulan. Itu akan menguliti semua hal di depan publik. Kalau mundur sekarang, proses itu gugur karena objeknya sudah tidak ada. Itu yang saya bilang, mundur itu menyelamatkan marwah,” tegasnya.
Kamaruddin juga menekankan, polemik ini sudah terlalu banyak menguras energi negara.
“Kita jangan sampai habis energi negara ini dan pikiran untuk urusan-urusan ijazah ini. Saya kira memang harus segera selesai polemik ini,” ujarnya.
“Karena banyak sekali PR untuk membangun negara bangsa ini yang lebih baik ke depan. Jadi urusan-urusan seperti administratif, ijazah, segala macam sebenarnya harus clear dari dulu. Tapi ya inilah yang terjadi di negara kita,” tambahnya.
Persoalan ini harus jadi pelajaran besar bagi semua partai dan penyelenggara pemilu.
“Ini bukan lagi soal Gibran saja. Ini soal sistem kita. Bagaimana bisa orang bisa lolos jadi calon Wakil Presiden, dilantik, sudah bekerja hampir 2 tahun, baru ketahuan dokumennya bermasalah? Itu yang harus diperbaiki. KPU, Bawaslu, MK, semua harus introspeksi,” katanya.
Ia juga mengingatkan masih ada kasus-kasus besar lain yang harus diselesaikan negara dan tidak boleh tertutup oleh polemik ijazah.
“Masih ada kasus-kasus lain yang harus diselesaikan. Banyak sekali persoalan besar negara ini yang belum selesai dan ini memang tugas besar, ya terutama Prabowo dengan timnya itu,” sebutnya.
Kamaruddin menyebut rakyat sudah lelah dengan keributan politik yang tidak ada ujungnya.
“Rakyat itu mau harga sembako murah, mau kerja gampang, mau anaknya sekolah bagus. Rakyat tidak mau tiap hari buka HP isinya ribut ijazah. Kalau ini cepat selesai, rakyat bisa tenang, negara bisa jalan,” ujarnya.
Ia mendukung penuh jalan mundur sebagai cara tercepat menutup polemik.
“Kalau Gibran mundur hari ini, besok kita sudah bisa bicara siapa penggantinya, apa programnya, bagaimana ke depan. Tapi kalau dipaksa lewat pemakzulan, ini bisa 3-4 bulan lagi ribut. Sidang MK, sidang MPR, demo sana-sini. Habis waktu kita,” tegasnya.
Terakhir, Dr. Kamaruddin mengingatkan semua pihak untuk tidak menjadikan polemik ini sebagai ajang balas dendam politik.
“Jangan sampai setelah Gibran mundur, lalu ada yang pesta pora, ada yang menghina, ada yang mengolok-olok. Tidak boleh. Kita harus tetap hormati Gibran sebagai anak bangsa yang pernah mengabdi sebagai Wali Kota Solo dan sebagai Wapres. Salahnya biar hukum yang menilai, tapi martabatnya sebagai manusia harus dijaga,” pungkasnya.
“Dan kepada Gibran, kalau memang mundur, mundur dengan ikhlas. Jangan mundur dengan marah. Karena sejarah akan mencatat, siapa yang berani mundur demi bangsa, dialah pahlawan yang sesungguhnya di era ini,” tutup Kamaruddin.
Ia juga menegaskan, sebelum ada surat resmi ke MPR, secara hukum Gibran masih Wakil Presiden. Niat mundur belum sama dengan sudah mundur.
“Dan mudah-mudahan kalau niat baik, prosesnya baik, tujuannya baik, Insyaallah rakyat juga mendukung dengan baik,” ujarnya.
