LANGSA – Di tengah derasnya arus informasi digital, sejarah tidak hanya menjadi catatan tentang masa lalu, tetapi juga dapat berubah menjadi ruang perebutan narasi. Potongan peristiwa, interpretasi yang tidak utuh, hingga informasi yang belum terverifikasi berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Jika tidak disikapi secara kritis, kondisi tersebut dapat memunculkan polarisasi dan mengganggu hubungan sosial masyarakat.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Kamaruddin Hasan, S.Sos., M.Si. yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Korwil Aceh. Ia menegaskan bahwa prinsip tabayyun dan pendekatan jurnalisme damai merupakan dua landasan penting dalam menangkal politisasi sejarah sekaligus merawat ingatan kolektif masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Kamaruddin ketika menjadi pembicara utama dalam Kuliah Tamu bertajuk “Merawat Ingatan, Membangun Damai & Perdamaian” di Aula Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Langsa, Kamis (19/11/2026) sore.
Di hadapan sivitas akademika IAIN Langsa, Kamaruddin menjelaskan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi sejarah. Setiap orang kini memiliki kesempatan menjadi produsen informasi. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti kemampuan memeriksa kebenaran dan memahami konteks informasi secara menyeluruh.
Akibatnya, sejarah rentan disampaikan secara parsial. Peristiwa masa lalu yang seharusnya dipahami melalui pendekatan ilmiah dan objektif justru dapat direproduksi menjadi narasi yang sarat kepentingan. Terlebih ketika informasi tersebut dikemas secara emosional, disebarkan berulang kali, dan digunakan untuk membangun sentimen kelompok tertentu.
Menurut Kamaruddin, persoalan tersebut tidak cukup dihadapi hanya dengan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi digital. Masyarakat juga membutuhkan kesadaran etis dalam berkomunikasi, terutama ketika berhadapan dengan informasi yang berkaitan dengan konflik, identitas, dan pengalaman sejarah.
Di sinilah prinsip tabayyun memiliki relevansi penting. Dalam perspektif komunikasi, tabayyun tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan memeriksa kebenaran informasi, tetapi juga sebagai sikap kritis dan bertanggung jawab sebelum seseorang menerima, menafsirkan, maupun menyebarkan suatu pesan.
“Merawat ingatan sejarah bukan untuk membuka kembali luka lama atau memicu perpecahan, melainkan sebagai pijakan membangun perdamaian. Di sinilah peran krusial komunikasi damai dan tabayyun agar publik tidak terjebak pada disinformasi maupun politisasi sejarah,” papar Kamaruddin.
Ia juga menekankan pentingnya jurnalisme damai sebagai pendekatan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Jurnalisme tidak semestinya hanya berorientasi pada kontroversi, pertentangan, dan sensasi sebuah peristiwa. Lebih dari itu, media memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi yang berimbang, memberikan ruang bagi berbagai perspektif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam konteks pemberitaan sejarah, pendekatan tersebut penting agar media tidak terjebak menjadi alat reproduksi konflik. Informasi perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh, didukung sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dan disampaikan dengan bahasa yang tidak memperuncing perbedaan.
Kuliah tamu yang diinisiasi Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) IAIN Langsa tersebut menjadi ruang pertemuan antara perspektif sejarah dan ilmu komunikasi dalam membaca persoalan perdamaian.
Forum ini dibuka oleh Wakil Dekan I FUAD IAIN Langsa, Al Mutia Ghandi, M.Kom.I. Dalam sambutannya, ia menilai persoalan politisasi sejarah dan literasi digital merupakan tantangan mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari kalangan akademisi, khususnya dalam membangun kesadaran kritis generasi muda.
Kehadiran perspektif komunikasi damai dalam kajian sejarah dinilai penting karena sejarah tidak hanya berkaitan dengan fakta masa lalu, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat membangun pemahaman, identitas, dan hubungan sosial pada masa kini.
Ketua Prodi SPI IAIN Langsa, Dr. Muslem, M.A., bersama Ketua Prodi KPI, Nur Raihan, M.Us., dan Sekretaris Prodi SPI, Muhd Nu’man Idris, M.Ag., berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kapasitas mahasiswa dalam memahami sejarah secara objektif sekaligus mengembangkan kesadaran bermedia yang bertanggung jawab.
Mereka juga berharap mahasiswa mampu mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat digital yang tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi turut memproduksi pengetahuan dan konten edukatif yang mencerahkan.
Bagi kalangan akademisi, upaya merawat ingatan kolektif bukan berarti meniadakan perbedaan pandangan terhadap sejarah. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola melalui dialog, keterbukaan terhadap fakta, dan penghormatan terhadap pengalaman berbagai kelompok masyarakat.
Pada akhirnya, perdamaian tidak hanya dibangun melalui kesepakatan formal atau berhentinya konflik, tetapi juga melalui cara masyarakat mengingat, memahami, dan menceritakan masa lalunya. Dalam ruang digital yang semakin terbuka, tabayyun menjadi landasan etis untuk memeriksa kebenaran, sementara jurnalisme damai menjadi pendekatan untuk menyampaikan informasi tanpa memperbesar perpecahan.
Pesan yang mengemuka dari kuliah tamu tersebut sederhana, tetapi mendasar: sejarah harus menjadi sumber pembelajaran untuk membangun masa depan, bukan komoditas narasi yang dipertukarkan demi kepentingan sesaat.(Gurdhum)





