Kamaruddin Hasan
(Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol Unimal)
Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2024 sudah terselenggaran pada 14 Februari 2024, berlansung serentak dengan Pemilu Legislatif. Rakyat memilih Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif. Proses demokrasi ini menghadirkan berbagai dinamika politik di Indonesia. Rakyat sudah mempraktekan dan menunaikan kedewasaan politiknya dalam proses pemilu kemarin 2024 dengan penuh kesabaran dan keihklasan. Jangan sampai praktek kedewasaan dan kesabaran berpolitik rakyat tersebut dikotori oleh kepentingan-kepentingan atau motif-motif psikologis politik, ekonomi prakmatis sesaat oknum atau kelompok-kelompok yang nihil prinsip kebangsaan dan kenegaraan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dengan Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada 24 April 2024 di kantor KPU Pusat. Digelar setelah semua tahapan rekapitulasi suara dan penyelesaian sengketa pemilu selesai.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Minggu, 20 Oktober 2024 menggelar Sidang Paripurna di di Gedung DPR/MPR, dengan agenda utama upacara pelantikan dan mengucapkan sumpah sebagai Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh Gibran sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029.
Presiden Prabowo Subianto melantik total 136 pejabat negara terlengkap untuk menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala Lembaga/badan, staf khusus serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, pada Senin 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan Menteri Kabinet Merah Putih.
Pembekalan Kabinet Merah Putih selama 3 hari berlokasi di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang dimulai Kamis 24 hingga Ahad 27 Oktober 2024. Untuk memulai babak baru pemerintahan dengan Langkah boleh dibilang inovatif dan visioner. Menghadirkan kedisiplinan dan kekompakan, konsolidasi, esprit de corps dengan lingkungan ala militer. Kombinasi pelatihan kognitif, afektif, dan konatif yang diandalkan, akan besar berdampak kuat dan positif demi memperkuat kewibawaan Kepresidenan dengan mendekatkan secara personal pemimpin dengan timnya.
Apa selanjutnya, pemerintahan baru ini dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk membawa perubahan nyata mensejahterakan rakyak seluruh pelosok tanah air dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan global. Tentu, dibutuhkan keseimbangan dan keharmonisan dalam segala segi. Keseimbangan dan keharmonisan dalam dunia politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan lainnya.
Nada optimisme mendominasi ruang-ruang bawah sadar dan ruang sadar rakyat, mengalahi nada pesimisme. Rakyat dengan penuh harapan menitip negara bangsa untuk dinahkodai dengan cara-cara yang lebih baik dan benar, menuju pulau bahagia yang didalamnya terdapat kesejahteraan, kemandirian, penuh dengan martabat, harga diri dan identitas diri yang sulit digoyahkan oleh pihak manapun.
Sah-sah saja ketika rakyat kemudian menancapkan berbagai prediksi negara bangsa kedepan, kemudian harapan dan titipan ditaburkan pada pemerintah baru, walau rasa kekhawatiran terus dikumandangkan dengan kegelisahan yang masih tersimpan di balik hati rakyat yang paling dalam. Memang, pemerintahan baru ini menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah seperti akses layanan pendidikan, ketimpangan ekonomi, kesejahteraan rakyat, daerah-daerah tertinggal, mewujudkan stabilitas sosial politik dengan pendekatan yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman, kesehatan, ketahanan pangan, korupsi, pembangunan berkelanjutan, pertanahan negara, digitalisasi dan lainnya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa Lembaga penelitian termasuk Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2024, lebih dari 60 persen Rakyat Indonesia menginginkan perubahan dalam pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Harapan rakyat tinggi terhadap pemerntah baru yang mampu membawa inovasi dan reformasi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas hidup.
Catatan saya, ada beberapa aspek utama yang menjadi harapan besar, antara lain; pertama, reformasi pendidikan sesuai kebutuhan zamam, ekspektasi besar agar pemerintah mampu meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi infrastruktur, kurikulum, maupun akses pendidikan yang merata di seluruh pelosok. Meningkatnya kualitas pendidikan, untuk mampu bersaing di tingkat global sekaligus memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Reformasi pendidikan yang responsif diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang siap bersaing secara global. Program-program yang menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses untuk semua akan sangat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di masa depan. Bahwa pendidikan merupakan fondasi bagi pembangunan bangsa negara.
Kedua, inklusivitas generasi muda dan milenial, representasi kaum muda diharapkan mampu membawa aspirasi milenial ke dalam pemerintahan. Mesti ada kebijakan yang lebih berpihak pada pemuda dalam bentuk kesempatan kerja, pemberdayaan komunitas, dan dukungan terhadap pengembangan kreativitas serta inovasi. Mampu menyediaan lapangan kerja melalui industrialisasi nasional dan hilirisasi sumber daya.
Ketiga, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat, rakyat berharap pada kebijakan ekonomi yang mampu mengatasi berbagai masalah domestik, termasuk pengangguran, ketimpangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan. Mampu memberikan stimulus ekonomi yang merata, memperkuat sektor industri local, UMKM, ekonomi kreatif dan menarik investasi secara selektif yang menguntungkan rakyat sesuai dengan visi mis yang berfokus pada ketahanan pangan dan keberdayaan nasional. Menjadi pilar utama ekonomi nasional, dapat mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan menciptakan lapangan kerja.
Menerapkan kebijakan yang mempersempit kesenjangan ekonomi. Saat ini, 10% masyarakat terkaya di Indonesia menguasai hampir 70% kekayaan nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang inklusif dan pemberdayaan bagi ekonomi rakyat kecil menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan distribusi sumber daya. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini, termasuk krisis energi dan pangan, harus diwujudkan perumusan strategi yang adaptif untuk menghadapi dampak global terhadap ekonomi nasional.
Keempat, besar harapan juga berada pada aspek transparansi dan pemberantasan korupsi. Pemerintahan baru akan lebih terbuka, efisien, dan bersih. Dukungan terhadap KPK dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan rakyat. Implementasi undang-undang yang lebih tegas, seperti perampasan aset hasil korupsi, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah termasuk memberantas mafia judi online.
Kelima, layanan publik berbasis teknologi, meningkatnya akses terhadap layanan publik yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Diharapkan dapat membawa ide-ide inovatif, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, sehingga transparansi dan kecepatan layanan publik meningkat.
Keenam, peningkatan infrastruktur, pengembangan infrastruktur selalu menjadi perhatian besar, terutama dalam memastikan pembangunan yang adil antara pusat dan daerah. Ketujuh, perlindungan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan termasuk isu lingkungan. Deforestasi, pencemaran, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, masih menjadi tantangan besar. Pemerintahan ini diharapkan bisa melaksanakan kebijakan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Inisiatif untuk mengintegrasikan pembangunan hijau dalam program kerja pemerintahan baru sangat diperlukan. Keberlanjutan lingkungan mesti menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pembangunan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang.
Kedelapan, penguatan ketahanan dan stabilitas nasional, dalam menghadapi isu global yang semakin kompleks. Mampu menjaga keamanan di tengah ketidakpastian geopolitik global. Sektor pertahanan, politik, dan teknologi, rakyat berharap pemerintah mampu mengamankan kedaulatan bangsa sekaligus berperan aktif dalam menjaga stabilitas. Prabowo-Gibran dikenal dengan komitmennya terhadap ketahanan dan keamanan negara. Kebijakan di bidang pertahanan akan semakin diperkuat, khususnya dalam menjaga stabilitas dan integritas nasional.
Dalam konteks keamanan domestik, rakyat juga menanti kebijakan yang lebih tegas terhadap konflik-konflik sosial, khususnya yang disebabkan oleh isu politik, agama dan lainnya. Termasuk komitmen terhadap keberagaman diharapkan mendorong kebijakan yang berorientasi pada persatuan bangsa negara. Walau masih munculnya isu-isu sosial seperti intoleransi, radikalisasi, dan ketidakpuasan rakyat, harus diperkuat secara nyata kohesi sosial dan bagaimana penanganan isu-isu keamanan dengan pendekatan yang holistic, komprehensif dan humanis.
Pemerintah baru, mesti menjalin sinergi dan kolaborasi dengan semua elemen rakyat. Termasuk rakyat sipil yang dominan belum terangkut dalam Pembangunan. Sekalipun mereka minoritas dan tersingkir di tengah sistem politik, ekonomi, hukum dan lainya dengan gaya kapitalis, ditengah neo-liberalisme, ditengah realitas sosiologis, antropologis dan komunikasi yang cenderung mematikan idealisme, yang cenderung mematikan ide-ide peradaban bangsa negara yang manusiawi.
Titipan harapan rakyat selalu menggema, karena hakikatnya proses politik negara bangsa saat ini dimaksudkan dan ditujukan untuk; kemajuan, kecerdasan, kesejahteraan, kemandirian, identitas kebangsaan, bermartabat, kehidupan yang demokratis, keadilan, kemakmuran, nasionalisme, peradaban yang penuh etika, norma dan karakter yang diperjuangkan.
Semoga komitmen pada program-program yang diprioritaskan pemerintah baru dapat segera terealisasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Visi misi yang sudah dicanangkan, mesti konsisten untuk di realisasikan; menjuju Indonesia mandiri, berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita bangsa negara.
Sekadar mengingatkan, bahwa eksistensi, identitas dan keberadaan bangsa negara yang bermartabat tentu dilandasi oleh proses kesadaran berfikir. Bangsa negara ini dikenal karena mau berpikir dan sadar akan keberadaan identitasnya. Tetapi ketika bangsa negara sudah tidak mau berpikir, ketika berhenti menyadari diri, ketika hilang identitas yang melahirkan dsn menghadir apatisme, skeptisme, pesimistis dan lainnya. Pada saat itu pula harapan besar yang ditabuhkan menjadi sia-sia, terhampaskan dalam keterpurukan. —-
