Oleh:Kamaruddin Hasan
Pertemuan Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C. menjadi salah satu momen diplomatik yang menyita perhatian dunia. Inisiatif ini diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai forum baru untuk membahas stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik di Gaza. Dalam lanskap global yang masih diliputi perang, polarisasi dan ketegangan geopolitik.
BoP tidak hanya menarik sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai fenomena komunikasi damai global. Bagaimana perdamaian diproduksi, dikemas dan dinegosiasikan melalui narasi. Perdamaian bukan hanya produk negosiasi politik, tetapi juga konstruksi makna yang dibangun melalui bahasa, simbol, narasi dan interaksi lintas budaya. Komunikasi damai menuntut pengakuan terhadap penderitaan, empati terhadap korban, serta komitmen terhadap hak asasi manusia.
Disaat dunia menghadapi krisis kepercayaan terhadap institusi multilateral. United Nations sering dinilai lamban, terbelenggu veto dan kurang efektif merespons konflik akut. Dalam konteks inilah BoP hadir sebagai forum alternatif. BoP mencoba menawarkan pendekatan yang lebih cepat, langsung dan berbasis komitmen politik tingkat tinggi. Namun justru di titik inilah tantangan komunikasi damai muncul. Apakah forum baru ini memperkuat arsitektur perdamaian global atau justru memperdalam fragmentasi diplomatik? Komunikasi damai justru mengharuskan transparansi dan inklusivitas. Jika forum BoP terlalu terpusat pada satu kekuatan atau tidak memberi ruang setara bagi negara-negara lain, maka pesan damai berpotensi ditafsirkan sebagai hegemoni simbolik.
Perspektif komunikasi damai global, pertemuan BoP menarik karena memperlihatkan bagaimana perdamaian bukan sekadar hasil negosiasi politik, melainkan juga konstruksi naratif. Perdamaian harus diceritakan sebelum dapat diwujudkan. Setiap forum internasional merupakan panggung simbolik. Pernyataan bersama, komitmen dana rekonstruksi, hingga dukungan terhadap solusi dua negara bagian dari dramaturgi diplomasi. Publik global tidak hanya menilai substansi kebijakan, tetapi juga koherensi pesan, empati bahasa dan konsistensi moral para aktornya.
BoP memperlihatkan pergeseran dari diplomasi prosedural ke diplomasi performatif. Ketika komitmen miliaran dolar untuk rekonstruksi Gaza diumumkan, yang dipertontonkan bukan hanya angka, tetapi simbol kepemimpinan. Namun komunikasi damai menuntut lebih dari sekadar simbol. Membutuhkan legitimasi moral, partisipasi inklusif dan keberlanjutan narasi. Tanpa itu, perdamaian mudah dicurigai sebagai instrumen politik.
Sudut pandang teori framing misalnya, BoP berfungsi sebagai arena pembingkaian ulang konflik Gaza, yang selama ini didominasi narasi kekerasan dan balas dendam, coba diposisikan dalam bingkai rekonstruksi, stabilisasi dan masa depan. Hal ini sebagai langkah penting dalam komunikasi damai global. Menggeser fokus dari siapa yang salah menjadi bagaimana membangun kembali. Akan tetapi, framing hanya efektif bila didukung kepercayaan. Jika publik memandang forum ini sebagai dominasi sepihak, maka bingkai damai akan kehilangan daya persuasi.
Menariknya ketika Indonesia menceburkan diri dalam BoP untuk menegaskan posisi diplomasi yang damai. Sejak lama Indonesia mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel–Palestina. Dalam konteks komunikasi damai global; posisi ini memperlihatkan dan menegaskan bahwa negara manapun tidak sekadar menjadi penonton, melainkan juga produsen narasi perdamaian. Diplomasi, yang menekankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, memperkaya wacana global agar tidak semata berorientasi pada stabilitas, tetapi juga legitimasi etis, patut diperjuangan.
Hadirnya BoP juga mencerminkan pergeseran pola komunikasi geopolitik abad ke-21, dunia kini berada dalam era hiperkomunikasi. Dimana setiap pertemuan tingkat tinggi segera menjadi konten digital, disebarluaskan melalui media baru, media sosial, dianalisis oleh warganet dan diperdebatkan secara real time. Perdamaian tidak lagi hanya dinegosiasikan di ruang tertutup, tetapi juga di ruang publik virtual. Artinya, keberhasilan BoP sangat ditentukan oleh bagaimana pesan-pesannya diterima, dipahami dan dipercaya oleh audiens global.
Di sinilah urgensi komunikasi damai menjadi nyata, bukan sekadar retorika lembut. Namun strategi sistemik untuk mengurangi polarisasi, membangun empati lintas budaya dan menanamkan imajinasi masa depan bersama. Forum seperti BoP dapat menjadi laboratorium komunikasi damai jika mampu mempraktikkan transparansi, inklusivitas dan konsistensi nilai. Namun jika hanya menjadi arena kompetisi citra antarnegara, maka pesan damai akan tereduksi menjadi propaganda
Kritik terhadap BoP pun muncul, terutama terkait potensi tumpang tindih dengan peran PBB dan kekhawatiran terhadap pendekatan yang terlalu terpusat pada kekuatan besar. Kritik ini justru penting dalam ekosistem komunikasi damai. Perdamaian tidak boleh kebal dari kritik; namun harus tumbuh melalui dialog. Dalam teori dialogis, konflik tidak selalu negative, yang berbahaya ketika absennya ruang dialog. BoP akan diuji bukan hanya oleh keberhasilan proyek rekonstruksi, tetapi oleh kemampuannya membuka partisipasi luas semua negara bangsa.
Athiqah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik (PRP) BRIN, menyebutkan; meskipun BOP menawarkan pendekatan yang lebih langsung, perlu dicermati secara kritis karena menunjukkan kecenderungan pergeseran dari multilateralisme institusional menuju diplomasi yang lebih terpersonalisasi dan elitis. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait akuntabilitas, legitimasi dan keberlanjutan proses perdamaian yang dihasilkan.
Pendekatan forum BoP berpotensi mereduksi kompleksitas konflik, mengabaikan suara aktor-aktor lokal yang terdampak langsung. Terdapat risiko masuknya kepentingan ekonomi politik yang dapat memengaruhi arah dan substansi perdamaian. Tentu Indonesia penting membaca ulang fenomena ini secara holistik. Indonesia memiliki tradisi diplomasi damai yang menekankan multilateralisme, dialog serta penghormatan terhadap norma dan hukum internasional. Pertanyaan penting, bukan hanya apakah BoP dapat berjalan, tetapi siapa yang menentukan arah perdamaian, untuk kepentingan siapa dan melalui mekanisme akuntabilitas seperti apa.
Mario Surya Ramadhan, Periset PRP BRIN, BoP dirancang sebagai transitional administration dengan mandat luas, mulai dari rekonstruksi, pemulihan ekonomi, hingga menjaga keamanan dan stabilitas di Gaza. Dalam skema tersebut Otoritas Palestina diwajibkan menjalankan reformasi sebelum kembali mengambil alih kontrol atas Gaza, dengan tujuan akhir menuju entitas Palestina yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Resolusi ini juga memberikan mandat khusus kepada Amerika Serikat sebagai fasilitator dialog damai dan pembentukan international stabilization force (ISF) di Gaza.
Terindikasi bahwa arah BoP tidak sepenuhnya sejalan dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong two-state solution. Komposisi keanggotaan dan dominasi Amerika Serikat dalam arsitektur BoP menunjukkan adanya perbedaan pandangan mendasar dibandingkan solusi dua negara yang selama ini didukung PBB dan Indonesia. BoP malah mencerminkan pendekatan tata kelola global yang semakin transaksional. Perdamaian tidak lagi dimaknai sebagai upaya penegakan norma kemanusiaan dan keadilan, tetapi juga menjadi instrumen kepentingan strategis dan ekonomi.
Dari sisi desain kelembagaan, adanya personalisasi dan sentralisasi kekuasaan, terutama pada figur Donald Trump yang disebut secara eksplisit dalam piagamnya. Juga tidak terdapat kejelasan mekanisme koordinasi maupun akuntabilitas terhadap Dewan Keamanan PBB sehingga menunjukkan adanya jarak dengan sistem multilateralisme formal. Maka, BRIN mendorong pemahaman kritis terhadap konsep BoP sekaligus menguji batas-batasnya, termasuk implikasinya terhadap tatanan multilateral global dan kontribusinya bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
YLBHI secara tegas meminta Indonesia keluar dari BoP, dengan mencatat sejumlah permasalahan yang terjadi apabila Indonesia tetap bergabung dengan BoP. Pertama, mengangkangi Hukum HAM Internasional, mempermalukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Donald Trump sebagai presiden BoP sendiri telah menyatakan I don’t need International Law.
Kedua, mengkhianati semangat dan nilai-nilai rakyat Indonesia yang selama ini memihak Palestina. Bergabungnya Israel dalam BoP sudah cukup menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk segera keluar dari BoP. Ketiga, pengabaian prinsip akuntabilitas ICC terhadap Penjahat HAM Netanyahu. Keempat, tidak adanya Mekanisme HAM dalam Board of Peace. Indonesia harus mendukung secara penuh kemerdekaan Palestina, bukan bersanding dengan penjahat kemanusiaan. Indonesia harus segera mengevaluasi kembali keterlibatan dalam BoP dan segera mengundurkan diri dari keanggotaannya.
Minimal ada tiga pelajaran penting dari pertemuan Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C, dari sudut pandang komunikasi damai global. Pertama; perdamaian membutuhkan arsitektur komunikasi yang kredibel. Legitimasi bukan hanya soal kekuatan politik, tetapi juga pengakuan moral dari komunitas internasional. Tanpa kredibilitas, setiap pesan damai akan dipersepsi sebagai kepentingan tersembunyi.
Kedua; narasi rekonstruksi harus disertai narasi keadilan. Stabilitas jangka pendek tidak cukup bila akar ketidakadilan tidak disentuh. Komunikasi damai yang efektif selalu menghubungkan pembangunan fisik dengan pemulihan martabat manusia. Ketiga; partisipasi global menjadi kunci, dunia multipolar menuntut forum yang tidak eksklusif. Negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, serta aktor non-negara perlu diberi ruang setara. Perdamaian yang dihasilkan secara inklusif memiliki daya tahan lebih kuat dibanding perdamaian yang dipaksakan.
Tentunya bagi Indonesia, momentum ini sekaligus menjadi pengingat untuk memperkuat diplomasi komunikasi damai di tingkat regional dan global. Sebagai negara dengan pengalaman rekonsiliasi konflik domestik dan tradisi musyawarah, memiliki modal sosial dan kultural untuk menjadi jembatan dialog.
Board of Peace juga menjadi ujian, dapat menjadi tonggak pembaruan diplomasi damai atau sekadar episode dalam politik simbolik global. Jawabannya sangat bergantung pada kualitas komunikasinya; apakah mampu membangun kepercayaan atau memperdalam skeptisisme; apakah mengedepankan empati atau dominasi; apakah merawat dialog atau justru menguatkan polarisasi
.
Di tengah dunia yang terluka, terfragmentasi, perdamaian bukan hanya kebutuhan politik, melainkan kebutuhan komunikasi. Tanpa komunikasi yang adil, inklusif dan berorientasi kemanusiaan, setiap kesepakatan mudah rapuh dan retak. Komunikasi damai sebagai jembatan, sebagai komitmen moral umat manusia. Menghubungkan kepentingan dengan empati, strategi dengan etika, stabilitas dengan keadilan. Perdamaian global bukan hanya soal siapa yang duduk di meja perundingan, melainkan bagaimana dunia mendengar dan dipercaya oleh mereka yang paling terdampak konflik.
Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal
