ZONAMEDIA.CO | LHOKSEUMAWE – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan babak baru dalam dinamika hukum dan politik nasional. Persoalan ini tidak lagi sebatas keabsahan dokumen administrasi pendidikan, tetapi telah berkembang menjadi perdebatan konstitusional mengenai legitimasi jabatan serta kemungkinan pemberhentian wakil presiden.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muksalmina, M.H., berpandangan bahwa polemik tersebut harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum dan konstitusi. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran memiliki konsekuensi yuridis yang serius, mengingat dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Secara normatif, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Karena itu, pembatalan dokumen penyetaraan oleh MA menjadi persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam menilai keabsahan administrasi pencalonan dan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu.
“Kendati demikian, putusan MA tidak serta-merta menggugurkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab, pembatalan keputusan administrasi negara dan pemberhentian pejabat konstitusional merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda”. Ujar muksal, rabu (11/11/2026)
Dalam perspektif hukum tata negara, apabila Gibran memilih tidak mengundurkan diri, konstitusi tetap membuka kemungkinan pemberhentian melalui Pasal 7A UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Namun, Muksalmina menilai perlu ada pengujian hukum yang cermat untuk menentukan apakah pembatalan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan saat pencalonan dapat dikualifikasikan sebagai alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
“Persoalan inilah yang menjadikan proses pemberhentian tidak sesederhana adanya putusan pengadilan. Pasal 7B UUD 1945 mengharuskan proses tersebut dimulai dari DPR, kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sebelum usul pemberhentian diputuskan oleh MPR”. Kata Muksal
Di sinilah hukum dan politik bertemu dalam satu mekanisme konstitusional. Sekalipun Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR mengenai alasan pemberhentian, keputusan akhir tetap memerlukan dukungan politik yang memenuhi persyaratan suara di MPR.
Artinya, konfigurasi kekuatan partai politik, kepentingan koalisi pemerintahan, hingga pertimbangan stabilitas nasional dapat memengaruhi proses pemberhentian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kuatnya dasar hukum belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan proses pemakzulan.
Dinamika tersebut semakin terlihat setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran pada Rabu (11/11/2026). Meski demikian, usulan itu baru merupakan tahap awal dan belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi untuk memberhentikan wakil presiden.
Dalam pandangan hukum Muksalmina, keterlibatan kepentingan politik dalam proses pemberhentian merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi penegakan hukum, sebagaimana proses hukum juga tidak boleh dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan kekuasaan.
Sementara itu, apabila Gibran memilih mengundurkan diri, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dapat dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Meski begitu, pengunduran diri tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melaksanakan putusan MA maupun mengevaluasi persoalan administrasi yang menjadi dasar sengketa.
Pada akhirnya, Muksalmina memandang kasus Gibran sebagai ujian penting bagi konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip negara hukum. Persoalannya bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau diberhentikan, melainkan bagaimana lembaga-lembaga negara mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan politik.
“Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan harus tunduk pada konstitusi. Namun, ketika penegakan hukum bersinggungan dengan kepentingan politik, ujian sesungguhnya adalah apakah konstitusi tetap menjadi pedoman tertinggi atau justru kompromi kekuasaan yang menentukan hasil akhirnya”. Tutup Muksal
