Foto: Walikota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar (kiri) dan Akademisi Unimal, Kamaruddin Hasan (kanan).
LHOKSEUMAWE – Wacana pergantian kepemimpinan Partai Demokrat Aceh menjelang pemilihan ketua untuk periode 2026 mulai memunculkan sejumlah nama. Salah satu yang disebut adalah Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar.
Akademisi Universitas Malikussaleh, Dr. Kamaruddin Hasan, menilai pengalaman Sayuti di bidang hukum, organisasi, dan pemerintahan menjadi modal yang dapat dipertimbangkan dalam memimpin partai. Menurut dia, tantangan partai politik saat ini tidak hanya memenangkan pemilu, tetapi juga membangun organisasi yang profesional dan mampu menjawab perubahan sosial serta perkembangan teknologi.
“Dalam perspektif akademik, seorang pemimpin partai harus mampu mengintegrasikan pengalaman birokrasi, kepemimpinan organisasi, komunikasi politik, dan kemampuan membangun jejaring. Jika itu diterjemahkan dalam kerja organisasi, partai akan memiliki fondasi yang lebih kuat menghadapi dinamika politik Aceh,” kata Kamaruddin.
Ia mengatakan pengalaman Sayuti sebagai praktisi hukum dan kepala daerah dinilai memberi pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan, penyusunan kebijakan, penyelesaian persoalan hukum, serta komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kamaruddin juga menyinggung sejumlah gagasan yang dikaitkan dengan Sayuti, seperti digitalisasi organisasi, penguatan kaderisasi, politik yang inklusif, serta pengelolaan organisasi berbasis data. Menurut dia, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi agar lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Partai politik masa depan harus menjadi organisasi pembelajar. Kaderisasi tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus menghasilkan kader yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, literasi digital, dan kemampuan merumuskan kebijakan publik,” ujarnya.
Menurut Kamaruddin, Aceh membutuhkan kepemimpinan politik yang mampu membangun komunikasi dan kolaborasi di tengah berbagai tantangan pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sektor minyak dan gas serta sumber daya alam lainnya.
Ia berpendapat, keberhasilan ketua Partai Demokrat Aceh ke depan tidak hanya diukur dari hasil Pemilu 2029, tetapi juga dari kemampuan memperkuat konsolidasi organisasi, membangun kepercayaan publik, serta menyiapkan kader-kader yang kompetitif.
“Politik Aceh memerlukan pemimpin yang mampu mendengar masyarakat, mengelola organisasi secara profesional, dan menghadirkan inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, budaya, serta kekhususan Aceh,” katanya.
Kamaruddin menambahkan pengalaman memimpin pemerintahan menjadi salah satu bekal penting bagi seorang pemimpin partai karena berkaitan dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pembangunan ekonomi, dan komunikasi dengan masyarakat.
Ia berharap kontestasi Ketua Partai Demokrat Aceh menjadi ruang kompetisi gagasan, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan. Menurut dia, kualitas demokrasi internal partai akan menentukan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi yang melahirkan pemimpin berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
