Oleh: Uje Rauzawahyudi, tokoh pemuda Aceh selatan.
PEMERINTAH menyampaikan kabar yang tampak menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 5,61 persen, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Inflasi dinyatakan terkendali di kisaran 3,34 persen. Tingkat pengangguran disebut menurun. Di atas kertas, berbagai indikator makro itu seolah menggambarkan ekonomi yang bergerak ke arah yang benar.
Namun pertanyaannya sederhana: apakah angka-angka itu benar-benar mencerminkan kehidupan yang dijalani masyarakat?
Pertumbuhan ekonomi memang penting sebagai indikator. Tetapi pertumbuhan tidak otomatis berarti kesejahteraan. Struktur pembentuk pertumbuhan justru perlu dibaca lebih cermat. Jika lonjakan ekonomi terutama ditopang oleh belanja pemerintah yang meningkat hingga 21,81 persen, sementara sektor swasta belum menjadi motor utama dan konsumsi masyarakat belum pulih sepenuhnya, maka fondasi pertumbuhan itu masih menyisakan pertanyaan besar mengenai keberlanjutannya.
Di saat yang sama, pasar kerja belum menunjukkan kondisi yang benar-benar sehat. Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 126 ribu pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari sekitar 147,67 juta penduduk yang bekerja, hampir 60 persen masih berada di sektor informal—bekerja tanpa kepastian penghasilan, tanpa perlindungan sosial yang memadai, dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
Di sisi lain, realisasi investasi yang telah melampaui Rp1.000 triliun memang patut diapresiasi. Namun penciptaan lapangan kerja yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Ketika investasi sebesar itu hanya menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja, muncul pertanyaan mengenai efektivitas investasi dalam menjawab persoalan pengangguran dan pemerataan kesempatan kerja.
Bahkan Presiden sendiri mengakui bahwa persoalan mendasar belum selesai. Gaji guru dinilai masih belum layak, lapangan pekerjaan masih terbatas, dan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya teratasi. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sendiri menyadari masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Persoalan serupa terlihat pada inflasi. Angka inflasi yang rendah memang menunjukkan stabilitas harga secara umum. Namun pengalaman masyarakat sering kali berbeda dengan statistik. Pengeluaran rumah tangga lebih banyak tersedot untuk kebutuhan yang paling sering dibeli: beras, cabai, minyak goreng, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika berbagai kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi tentu tidak selalu sejalan dengan angka inflasi nasional.
Tekanan juga datang dari sisi fiskal. Beban pembayaran bunga utang terus meningkat sehingga ruang anggaran pemerintah menjadi semakin sempit. Konsekuensinya, kemampuan negara memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, maupun memperkuat layanan kesehatan menjadi semakin terbatas.
Ketimpangan pembiayaan juga layak menjadi perhatian. Kredit perbankan kepada korporasi tumbuh sekitar 18,4 persen, sedangkan pertumbuhan kredit bagi UMKM hanya sekitar 0,6 persen. Padahal sektor usaha kecil merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Ketika akses pembiayaan lebih banyak mengalir kepada kelompok usaha besar, jurang ketimpangan ekonomi berpotensi semakin melebar.
Penurunan tingkat pengangguran pun perlu dibaca secara hati-hati. Banyak orang memang bekerja, tetapi tidak sedikit yang menerima pekerjaan paruh waktu, kontrak jangka pendek, atau pekerjaan dengan pendapatan yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Fenomena working poor—orang yang bekerja tetapi tetap miskin—kian menjadi kenyataan yang sulit diabaikan. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun semakin banyak menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi maupun biaya pendidikan yang telah mereka keluarkan.
Tidak mengherankan apabila berbagai survei menunjukkan optimisme masyarakat tidak selalu bergerak seiring dengan indikator makro. Di sinilah letak persoalannya. Statistik dapat menggambarkan kecenderungan ekonomi secara nasional, tetapi belum tentu mampu menangkap pengalaman hidup jutaan keluarga yang setiap hari bergulat dengan harga kebutuhan pokok, biaya sekolah, cicilan, dan penghasilan yang tidak bertambah.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan semestinya tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau investasi. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana angka-angka tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, pelayanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan.
Angka statistik adalah instrumen penting dalam penyusunan kebijakan. Namun statistik tidak boleh menjadi tujuan akhir, apalagi menggantikan kenyataan yang dialami masyarakat. Ketika indikator makro menunjukkan perbaikan sementara banyak keluarga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah perlu membaca data dengan lebih jujur dan lebih utuh.
Pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari persentase pertumbuhan ekonomi ataupun angka inflasi. Mereka hidup dari isi dompet, kepastian pekerjaan, harga kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Selama ukuran-ukuran itu belum menunjukkan perubahan yang nyata, keberhasilan ekonomi akan selalu dipandang sebagai cerita yang indah di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari.
