ZONAMEDIA.CO|BANDA ACEH- 2 November 2026 – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) menyampaikan kritik keras dan kekecewaan mendalam terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027.
JASA menilai postur anggaran yang dirancang oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih mendominasi belanja operasi (birokrasi), sehingga dinilai tidak berpihak dan tidak mencerminkan empati terhadap kondisi riil masyarakat yang saat ini masih berjuang pulih dari bencana banjir 2025.
Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA), Datul Abrar, menegaskan bahwa prioritas APBA 2027 saat ini sangat jauh dari harapan rakyat. Alih-alih memfokuskan anggaran pada pemulihan ekonomi dan perbaikan fasilitas publik, porsi anggaran justru didominasi oleh alokasi biaya operasional birokrasi pemerintah. Padahal, seharusnya sudah ada perubahan fundamental dalam pengaturan pendapatan dan belanja Aceh yang nyata berpihak kepada masyarakat luas.
”Aceh saat ini belum pulih. Infrastruktur vital di berbagai pelosok daerah masih banyak yang rusak dan mangkrak, rakyat kecil menjerit memenuhi kebutuhan pokok. Namun di tengah penderitaan itu, Pemerintah Aceh melalui TAPA malah sibuk mengalokasikan anggaran besar untuk operasional mereka sendiri. Ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap rakyat Aceh,” tegas Abrar dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).
Selain menyoroti pihak eksekutif dan TAPA, JASA juga mengkritik tajam peran DPRA yang dianggap tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA dinilai gagal menjadi benteng pertahanan aspirasi masyarakat Aceh.
”DPRA yang seharusnya menjadi pengawas justru ikut menari-nari di atas penderitaan rakyat. Mereka diam dan menikmati porsi anggaran tanpa ada keberanian menolak rancangan yang tidak pro-rakyat ini. Fungsi kontrol legislator seolah sirna di hadapan kepentingan operasional birokrasi,” lanjutnya.
Melihat kondisi tersebut, JASA mendesak TAPA dan DPRA untuk segera merevisi dan menata ulang struktur APBA 2027 sebelum disahkan. JASA menuntut agar alokasi belanja operasi dipangkas secara signifikan dan dialihkan untuk memprioritaskan rekonstruksi infrastruktur yang rusak pascabencana banjir 2025 serta pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman Aceh
