Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), Foto: dok pribadi
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menyatakan usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang di Kabupaten Bener Meriah telah masuk sebagai prioritas pertama dalam usulan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Menurut HRD, usulan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah yang disampaikannya dalam berbagai pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada November 2025.
Ruas jalan sepanjang sekitar 8 kilometer itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Jalan tersebut diproyeksikan menjadi jalur alternatif yang menghubungkan kawasan tengah Aceh sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi memastikan aspirasi itu diperjuangkan hingga menjadi perhatian pemerintah,” kata HRD kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2026.
Selain ruas Wer Lah–Simpang Lancang, HRD juga menyinggung pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan rangka baja sepanjang 40 meter itu dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter dengan nilai pembangunan sekitar Rp80 miliar.
Menurut dia, proyek tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas jalur lintas tengah Aceh, termasuk melayani kendaraan bertonase besar.
HRD mengatakan masuknya ruas Wer Lah–Simpang Lancang dalam daftar prioritas IJD menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan.
“Ini bukan sekadar pembangunan jalan dan jembatan. Ini merupakan upaya membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah,” ujarnya.
Terkait penanganan akses di kawasan Enang-Enang, HRD meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang konstruktif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, kerusakan di kawasan tersebut akibat bencana akan ditangani melalui pembangunan jembatan layang. Namun proyek itu membutuhkan anggaran besar dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat.
Sembari menunggu pembangunan jembatan layang, pemerintah pusat disebut akan memprioritaskan pembangunan jalan alternatif melalui ruas Wer Lah–Simpang Lancang.
HRD juga mengajak seluruh pihak menjaga koordinasi dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru mengenai komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh.
Di akhir keterangannya, HRD mengapresiasi dukungan Wakil Ketua DPRA dari Fraksi PKB, Salihin, yang dinilainya aktif mendorong penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Gayo. Menurutnya, kawasan Enang-Enang tidak hanya memiliki fungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Gayo.**
