Zonamedia. Co|BIREUEN – Maimun membuka selebaran surat kabar berkelir biru-putih di sudut sebuah warung kopi di Kota Juang, Bireuen, Jumat, 17 April 2026. Judul di halaman itu menyebut satu nama yang tak asing: “Bupati Abdya Safaruddin Titipkan Sejumlah Agenda Pembangunan kepada HRD.”
Asap rokok menggantung rendah. Sendok berdenting di gelas. Di sudut lain papan catur diketuk keras diselingi tawa pendek dan perdebatan setengah serius.
Maimun membuka halaman lembar koran itu secara pelan. Matanya menyusuri judul tentang seorang politisi yang namanya sudah lama akrab di telinga warga pesisir utara Aceh. Ruslan M. Daud.
Ia membaca tanpa suara. Sesekali berhenti, mengangkat cangkir kopi, lalu kembali menekuni paragraf demi paragraf. Di hadapannya, Helmi memperhatikan.
“Hebat pak Ruslan,” kata Maimun pendek.
Helmi mengangguk. “Hayeu (HRD) nyan, lintas sektor, ” ujarnya dalam bahasa Aceh.
Maimun melipat sedikit ujung koran itu. “Makanya banyak yang titip program ke dia. Di Jakarta itu bukan cuma soal duduk, tapi soal siapa yang bisa dihubungi,” kata Maimun.
Maimun tersenyum tipis. “Pintu itu ada. Tinggal ada yang mau ketuk apa tidak.
Percakapan seperti itu bukan hal baru di Bireuen. Nama Ruslan—atau yang lebih dikenal dengan singkatan HRD—sering muncul dalam obrolan ringan di warung kopi, ruang hangat banyak orang Aceh.
Ruslan lahir di Bireuen, 11 Mei 1970. Ia tak tiba-tiba muncul. Kariernya bergerak dari bawah. Dari dunia usaha, jaringan diaspora di Kuala Lumpur, hingga akhirnya masuk ke gelanggang politik lokal.
Di satu fase hidupnya, Ruslan terlibat dalam struktur Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan peran sebagai penghubung antara jaringan dalam dan luar negeri. Posisi yang bekerja di balik layar, menjaga komunikasi dan relasi di masa yang tidak sederhana.
Ruslan juga pernah memimpin Acheh World Trade Centre di Malaysia pada pertengahan 2000-an—sebuah pengalaman yang jarang dimiliki politisi daerah. Tapi panggung utamanya tetap di Aceh.
Sebagai anak dayah, HRD dekat dengan para ulama Aceh dalam pengertian murid dan guru. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh pejabat lain.
Puncaknya datang saat Ruslan M. Daud maju dan terpilih sebagai Bupati Bireuen pada Pilkada 2012, ia diusung oleh Partai Aceh.
Bersama Mukhtar Abda, ia memenangi Pemilihan Kepala Daerah Bireuen lewat pasangan “Harus Muda”. Kemenangan itu telak. Lebih dari separuh suara pemilih jatuh ke tangan mereka.
Sejak saat itu, Ruslan bukan lagi sekadar figur lokal. Ia menjadi pusat dari ekspektasi. Selama menjabat Bupati Bireuen (2012–2017), Ruslan menaruh perhatian besar pada infrastruktur—sektor yang paling kasatmata sekaligus paling mudah diukur keberhasilannya. Sejumlah ruas jalan diperbaiki. Akses ke sentra produksi dibuka. Irigasi diperkuat.
“Sangat terasa perkembangan infrastruktur saat dia jabat bupati” kata Maimun, mengingat masa itu.
Namun seperti banyak proyek pembangunan di daerah, capaian itu tidak sepenuhnya bebas dari pertanyaan. Infrastruktur sering kali menjadi ukuran keberhasilan yang praktis, tapi tidak selalu menjawab persoalan struktural yang lebih dalam—dari ketimpangan ekonomi hingga ketergantungan pada anggaran pusat.
Ruslan tampaknya memahami satu hal dalam politik lokal yang terlihat sering kali lebih penting daripada yang konseptual.
Setelah masa jabatannya berakhir, ia tidak keluar dari panggung. Ia berpindah level ke Nasional. Sejak 2019, Ruslan duduk di DPR RI, mewakili daerah pemilihan Aceh II. Ia ditempatkan di Komisi V—ruang yang berurusan dengan infrastruktur, transportasi, dan pembangunan wilayah. Bidang yang sejak awal memang menjadi “bahasanya”.
Di sana perannya tidak berubah. Ruslan terus menjadi eksekutor. Dia menjembatani dan menjadi penghubung kebutuhan anggaran antara daerah dan pusat.
Beberapa kepala daerah di Aceh mulai terlihat mendekat. Titipan program dan koordinasi proyek, hingga lobi anggaran menjadi bagian dari ritme baru politiknya.
“Sekarang dia bukan cuma orang Bireuen. Ruslan adalah orang Aceh,” kata Helmi. Helmi mengatakan sudah seharusnya orang Bireuen menaruh kebanggaan karna adanya sosok seperti Ruslan.
Saat priode pertama di Senayan, Ruslan aktif memperjuangkan ribuan unit rumah rehab melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR untuk masyarakat Aceh. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian warga miskin, dengan fokus utama di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Pada Pemilu 2024 lalu, Ruslan M. Daud kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk periode kedua. Hasil Pemilu memastikan namanya tetap bertahan di Senayan, melanjutkan mandat dari daerah pemilihan Aceh II.
Pengalaman HRD di kancah politik nasional tentu tak bisa dianggap sepele.
Kemenangan itu bukan sekadar
perpanjangan masa jabatan, melainkan penegasan bahwa basis dukungannya di Aceh masih terjaga. Setelah satu periode sebelumnya membangun peran di tingkat nasional, Ruslan kini kembali dengan posisi yang lebih mapan-sebagai legislator yang sudah memahami ritme dan arah permainan politik di pusat.
Momentum terbaru datang pada Maret 2026. Dewan Pimpinan Pusat PKB menunjuk Ruslan sebagai Ketua DPW PKB Aceh untuk periode 2026–2031. Penetapan itu dikukuhkan langsung oleh Muhaimin Iskandar di Banda Aceh. Posisi ini memberi Ruslan panggung yang lebih luas—dan sekaligus lebih kompleks.
PKB bukan partai dominan di Aceh, wilayah yang selama ini memiliki dinamika politik sendiri pascakonflik. Memimpin partai di ruang seperti itu bukan sekadar soal struktur, tapi juga soal membangun basis yang belum tentu siap.
“Saya yakin Ruslan mampu. PKB makin hidup semenjak ada Beliau,” kata Maimun. Maimun melipat koran, menaruhnya di meja, lalu menghabiskan sisa kopinya.
Di luar, percakapan terus berjalan. Nama Ruslan mungkin akan kembali disebut- dengan nada yang bisa berubah, tergantung arah angin politik.
“Dia layak memimpin Aceh,” tutup Helmi.
